Mahfud MD Bela Nadiem Makarim di Kasus Chromebook: “Kerugian Negara Tidak Terbukti”

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membela Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Dalam kuliah umum di Universitas Dr. Soetomo pada Sabtu, 16 Mei 2026, Mahfud menyatakan dirinya mengikuti jalannya persidangan dan menilai belum ditemukan bukti adanya kerugian negara maupun aliran dana kepada terdakwa.

"Kalau melihat fakta persidangan, kerugian negara tidak ada, aliran uang ke terdakwa juga tidak terbukti," kata Mahfud dalam keterangannya.

Baca Juga:

• Wakaf Habib Bugak Asyi Kembali Cair, Jamaah Haji Aceh Terima Rp52,5 Miliar

Mahfud juga menyinggung tuntutan jaksa terhadap Nadiem yang dinilai cukup berat, yakni 18 tahun penjara disertai denda dan uang pengganti hingga triliunan rupiah.

Menurut dia, tuntutan tersebut perlu dikaji ulang agar sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Ia menjelaskan, dalam struktur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tanggung jawab teknis berada pada pejabat pembuat komitmen (PPK), sedangkan menteri hanya berperan dalam penentuan kebijakan umum.

Menurut Mahfud, Nadiem hanya memberikan arahan kebijakan terkait penggunaan Chromebook dalam sistem pendidikan nasional.

Sementara penentuan harga dan aspek teknis pengadaan disebut menjadi kewenangan lembaga terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pernyataan Mahfud kemudian memunculkan kembali perdebatan di ruang publik mengenai batas tanggung jawab pejabat negara dalam pengambilan kebijakan serta penerapan hukum dalam kasus korupsi pengadaan barang pemerintah.

Sementara itu, proses hukum terhadap Nadiem Makarim masih terus berlanjut.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi akan digelar pada 2 Juni 2026.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan jeda waktu diberikan untuk penyusunan nota pembelaan sekaligus mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa yang baru menjalani operasi.

Wakaf Habib Bugak Asyi Kembali Cair, Jamaah Haji Aceh Terima Rp52,5 Miliar

Pemprov Sumut Perkuat Tata Kelola BUMD, Tekankan Profesionalisme dan Transformasi Digital

Prabowo Ungkap Penyebab Gaji Guru Kecil di Indonesia

Prabowo Bongkar Peran Megawati Saat Dirinya “Luntang-Lantung”: Saya Sekarang Ikuti Beliau

Prabowo: Terima Kasih PDIP Sudah Berada di Luar Pemerintah

Prabowo Tegur Menteri dan ASN: Jangan Jadi Pemerintah “Kumaha Engke Wae”