Tak Hadir saat Pelantikan Wantimpres, Bagaimana Status Keanggotaan Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty?
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih berada di luar pemerintahan.
Menurut Prabowo, sikap politik tersebut penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi melalui fungsi kontrol dan kritik terhadap pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup pidato pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota parlemen atas kerja sama dan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
"Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya," kata Prabowo di hadapan anggota DPR RI.
Prabowo kemudian menyinggung konfigurasi politik di parlemen yang hampir seluruhnya berada dalam koalisi pemerintahan.
Ia mengakui hanya PDIP yang saat ini mengambil posisi di luar kabinet.
Menurut Prabowo, keberadaan partai oposisi justru diperlukan dalam sistem demokrasi agar pemerintah tetap mendapatkan kritik dan pengawasan yang sehat.
"Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," ujar Prabowo.
Ia bahkan menyebut posisi politik PDIP sebagai kontribusi penting bagi demokrasi Indonesia.
Meski demikian, Prabowo mengakui dirinya secara pribadi tetap menginginkan semangat gotong royong di antara seluruh kekuatan politik nasional.
"Sebetulnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong, kalau semua partai di pemerintah alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik," tuturnya.
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL