Ketua DPP NasDem Usul Motor Listrik Program MBG Dijual
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA — Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta resmi melaporkan Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi.
Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.
Johnny Teddy Wakum diketahui menjadi penanggung jawab dalam peluncuran film yang memuat wajah dan aktivitas Mama Sinta.Baca Juga:
Kuasa hukum Mama Sinta, T.S. Hamonangan Daulay, mengatakan laporan dilayangkan karena kliennya merasa dieksploitasi tanpa persetujuan resmi.
"Yang kami laporkan adalah Ketua LBH Merauke berinisial JTW terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi," kata Daulay di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut dia, laporan diterima Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Daulay menilai penggunaan wajah dan identitas Mama Sinta dalam film tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa adanya persetujuan tertulis.
Mama Sinta mengaku kecewa karena film Pesta Babi telah diputar di berbagai daerah dan tersebar luas tanpa sepengetahuannya.
Ia menyebut dirinya merasa dipermalukan karena dijadikan objek publikasi.
"Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan," ujar Mama Sinta.
Ia mengatakan pertama kali mengetahui keberadaan film tersebut saat berada di Papua pada April 2026. Awalnya, ia mengira akan menghadiri kegiatan adat potong babi.
Namun, setelah pemutaran dilakukan, ia baru mengetahui bahwa tayangan itu merupakan film dokumenter berjudul Pesta Babi.
Mama Sinta juga mempertanyakan alasan wajahnya ditampilkan dan disebarluaskan ke publik tanpa persetujuan dirinya sebagai subjek dalam film.
"Kenapa wajah saya bisa dibawa ke mana-mana lewat film itu? Apa saya ini boneka? Saya bukan ukiran Asmat," katanya.
Melalui laporan tersebut, pihaknya meminta kepolisian menghentikan seluruh bentuk publikasi dan penayangan film Pesta Babi baik secara daring maupun pemutaran langsung di berbagai daerah.
Sebelumnya, Mama Sinta bersama tim kuasa hukum sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan penyidik terkait langkah hukum yang akan ditempuh atas dugaan kerugian immateriil akibat publikasi film tersebut.*
(km/ad)
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar aksi unjuk rasa di dep
PERISTIWA
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL
MEXICO CITY Tim nasional Kolombia meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Uzbekistan dengan skor
OLAHRAGA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pela
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, meninjau pela
PEMERINTAHAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menemui langsung warga yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu, 17 Jun
PEMERINTAHAN