Singgung Papua dan Aceh, Hasto Ingatkan Tujuan Pasal 33 UUD 1945: Kekayaan Alam Bukan untuk Dikuasai Negara, Titik!

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti pentingnya penerjemahan nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan pemerintahan yang konkret dan terukur.

Menurut dia, setiap kebijakan publik harus memiliki indikator yang jelas mengenai manfaatnya bagi masyarakat.

Ia menyebut kebijakan negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, serta pembangunan karakter bangsa.

"Setiap kebijakan harus jelas manfaatnya bagi rakyat, bagi kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, dan membangun karakter bangsa," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menilai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan riset, serta inovasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Menurut dia, tidak ada bangsa yang mampu mencapai kemajuan tanpa investasi serius pada pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Tidak ada kemajuan peradaban suatu bangsa tanpa memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya," kata Hasto.

Pernyataan Hasto muncul di tengah menguatnya kembali perdebatan mengenai implementasi ekonomi Pancasila, pemerataan hasil pembangunan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan rakyat di berbagai daerah penghasil komoditas strategis Indonesia.*

(km/ad)

Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Wabup Labusel Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Kapolda Aceh Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Tegaskan Pancasila Fondasi Persatuan dan Perdamaian Dunia

Bobby Nasution: Pancasila Bukan Hanya untuk Indonesia, Tapi Relevan bagi Dunia

Ikuti Amanat Presiden Prabowo, Rico Waas Perkuat Pengamalan Pancasila di Lingkungan Pemko Medan

Hasto Sentil Jokowi: Jangan Sekadar Blusukan, Rakyat Butuh Pertanggungjawaban

Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang