Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Kamis Pagi, PVMBG Catat Empat Kali Gempa
BANTEN Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih tinggi. Gunung api tersebut kembali mengalami erupsi pada Kamis, 10 September
PERISTIWA
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan perkara yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan. Edison diduga menerima sejumlah uang terkait proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan penerimaan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pengadaan yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
"Dalam perkara ini, dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).Baca Juga:
KPK telah melakukan gelar perkara terhadap hasil operasi senyap tersebut. Dari hasil ekspose, lembaga antirasuah itu memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Menurut Budi, peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
"Terkait rangkaian peristiwa tertangkap tangan dalam penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan, telah dilakukan ekspose. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelasnya.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 10 orang. Lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison, sementara lima orang lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga terkait dalam perkara tersebut.
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap pengadaan proyek.
"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," kata Budi.
KPK menyebut operasi ini berkaitan dengan dugaan penerimaan pejabat negara dari pihak swasta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan korupsi terjadi pada sektor pendidikan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.*
(k/dh)
BANTEN Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih tinggi. Gunung api tersebut kembali mengalami erupsi pada Kamis, 10 September
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sempat menyegel ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Kamis, 10 September 2026, dengan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Inv
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Kamis, 10 September 2026. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komodit
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 10 September 2026. IHSG naik 0,29 persen ke level 6.69
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meluruskan pidato politiknya yang sebelumnya ditafsirkan sebagai kr
POLITIK
OlehMoh Samsul ArifinPOLITIK kerap memanggungkan hal tak terduga, mengejutkan, dan mengagetkan. Dari acara keagamaan di Kebumen, Jawa Tenga
OPINI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 10 Se
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan jajaran PT Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harah
PEMERINTAHAN