Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi MBG, KPK Akui Sudah Lebih Dulu Menyelidiki

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka dalam perkara tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan lembaganya telah mengumpulkan sejumlah informasi dan temuan awal melalui proses penyelidikan yang dilakukan secara tertutup.

"Betul, kami memang sudah ada penyelidikan," kata Taufik dalam keterangannya, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• 41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Meski demikian, perkembangan perkara bergerak lebih cepat di Kejaksaan Agung yang lebih dahulu meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Dalam perkara dugaan korupsi program MBG tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Penetapan tersangka tersebut menempatkan Kejaksaan Agung sebagai institusi yang berada di garis depan dalam pengungkapan kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.

Taufik mengatakan KPK saat ini masih mempelajari perkembangan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, lembaganya akan mengedepankan prinsip sinergi antarpenegak hukum untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara.

"Jadi kami akan melihat sinerginya untuk proses-proses penyidikannya," ujarnya.

Ia tidak menjelaskan secara rinci temuan-temuan yang telah diperoleh KPK selama proses penyelidikan berlangsung.

Namun, menurut dia, seluruh informasi yang telah dikumpulkan akan menjadi bahan evaluasi internal sebelum pimpinan KPK menentukan langkah lanjutan.

Dalam waktu dekat, KPK berencana menggelar ekspose atau gelar perkara untuk membahas perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan.

Forum tersebut akan menjadi dasar bagi pimpinan KPK dalam menentukan arah penanganan kasus, termasuk kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung.

"Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan," kata Taufik.

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Munculnya dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut memunculkan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mendalami peran masing-masing tersangka serta menelusuri aliran dana dalam perkara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut.*

(tm/ad)

41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

KPK Tetapkan Tersangka OTT Muara Enim, Bupati Edison Diduga Terima Suap Proyek Disdikbud

Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Proyek Pendidikan

BGN Era Nanik Deyang: Fokus Gizi Anak, Efisiensi APBN dan Perluasan 3T

KPK Hentikan Penyelidikan Korupsi MBG, Tegaskan Tak Bisa Ada Dualisme Penyidikan