Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaan korupsi di Muara Enim. Kedua tersangka tersebut adalah Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta bernama Augus Dwianggara.
Keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 10.10 WIB, sebelum akhirnya dibawa menggunakan mobil tahanan.
Saat berjalan menuju kendaraan tahanan, salah satu tersangka, Titin Rita Lestari, sempat memberikan pernyataan kepada awak media. Ia membantah menerima uang dalam perkara yang menjeratnya.Baca Juga:
"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," kata Titin.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana dan bukan pihak yang menerima aliran dana dalam kasus tersebut.
"Saya hanya melaksanakan," ujarnya singkat.
Ketika kembali ditanya wartawan, Titin menyebut bahwa pihak yang diduga menerima uang berada di level pimpinan.
"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya sebelum masuk ke mobil tahanan.
Sebelumnya, KPK melakukan rangkaian OTT pada 7–8 Juni 2026 dan menangkap 10 orang, terdiri dari lima orang di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Dalam OTT tersebut, Bupati Muara Enim Edison juga termasuk pihak yang diamankan.
Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026.
Kemudian pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 KPK sepanjang tahun 2026.*
(an/dh)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI