Gempa Kuat Guncang Jepang, BMKG Pastikan Wilayah Indonesia Tetap Aman
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah namanya disebut dalam daftar yang beredar di media sosial.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam pengelolaan program MBG yang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tidak benar. Untuk apa saya urus dapur MBG," kata Dek Gam dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
Ketua PAN Aceh tersebut mengaku terkejut ketika mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik tersebut.
Menurut dia, informasi yang beredar tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
"Saya juga kaget kok bisa tiba-tiba muncul nama saya," ujarnya.
Dek Gam menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak berniat menanggapi isu yang berkembang di media sosial.
Namun, karena informasi tersebut semakin luas beredar dan dinilai dapat merugikan nama baiknya, ia memutuskan memberikan klarifikasi kepada publik.
"Saya awalnya tidak mau menanggapi persoalan ini. Tetapi karena saya lihat informasinya sudah menyebar luas dan tidak terkontrol, maka saya perlu memberikan penjelasan," katanya.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial.
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak didukung fakta dan bukti yang jelas dapat menimbulkan persepsi keliru serta merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.
Ia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum yang saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman.
"Serahkan kepada Kejaksaan Agung. Biarkan penyidik bekerja sesuai tugasnya dan mari kita kawal bersama proses hukum yang berjalan," ujar Dek Gam.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik.
Sejumlah informasi dan spekulasi terkait pelaksanaan program tersebut beredar di media sosial, termasuk daftar nama yang disebut-sebut terkait dengan dugaan penyimpangan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menyebut keterlibatan Nazaruddin Dek Gam dalam perkara tersebut.
Karena itu, seluruh informasi yang beredar tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tidak bersalah hingga ada proses hukum dan bukti yang sah.*
(ad)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, sebagai saksi da
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dengan menyerap berbagai masukan
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengakhiri perdagangan di zona merah pada Selasa (28/7/2026). Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Ka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan trans
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Pelemahan mat
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang beredar mengenai adanya pengadaan 1,8 juta unit ki
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sedikitnya empat alat bukti sah dalam menetapkan mantan Wakil Kepala Bada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusu
HUKUM DAN KRIMINAL