Keaslian Tanda Tangan Mantan Kadisdik Langkat Dipertanyakan dalam Sidang Korupsi Smartboard Rp29,5 Miliar

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mempertanyakan keaslian tanda tangannya pada surat undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Smartboard yang menjadi salah satu bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan senilai Rp29,5 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Saiful usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (12/6/2026).

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Kepala SMP Negeri 1 Hinai, Togar Matondang.

Baca Juga:

• Aliran Suap Rp30 Miliar ke Pegawai Bea Cukai Diserahkan di Pusat Perbelanjaan hingga Kantor Pemerintahan

Dalam sidang, hakim sempat meminta saksi menunjukkan fotokopi surat undangan bimtek yang diduga memuat tanda tangan Saiful selaku Kadisdik saat itu.

Dokumen itu kemudian menjadi salah satu titik yang diperdebatkan di ruang sidang.

Saiful menegaskan, dirinya tidak pernah menandatangani surat undangan kegiatan bimtek smartboard tersebut.

Ia menyebut tetap berpegang pada ingatannya bahwa tanda tangan pada dokumen itu bukan miliknya.

Saat ditanya wartawan mengenai adanya kemiripan tanda tangan sebagaimana ditunjukkan saksi, Saiful enggan menjawab secara rinci.

Ia menyebut khawatir jawabannya akan melebar dalam konteks persidangan.

"Lebih baik saya jelaskan di sidang berikutnya," kata Saiful melalui penasihat hukumnya, Jonson David Sibarani.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim Yusafrihardi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan total delapan saksi.

Selain Togar Matondang, saksi lain yang dihadirkan adalah Kabid SMP Dinas Pendidikan Langkat, Gembira Ginting, serta sejumlah kepala sekolah dasar.

Gembira mengaku tidak memahami teknis pengadaan smartboard dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tersebut.

Sementara enam kepala sekolah menyatakan hanya menerima perangkat smartboard yang diantar oleh petugas dari Dinas Pendidikan, tanpa pernah mengajukan permohonan sebelumnya.

Para kepala sekolah juga menyebut tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Saiful Abdi terkait pengadaan perangkat tersebut.

Meski demikian, mereka menilai fasilitas smartboard masih dibutuhkan dan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Di luar persidangan, kuasa hukum Saiful, Jonson David Sibarani, menyebut pihaknya memiliki sejumlah dokumen yang menunjukkan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut dipegang oleh pihak lain, yakni Supriadi.

Ia juga mempertanyakan keabsahan sejumlah dokumen yang mencantumkan identitas berbeda dalam proyek pengadaan tersebut.

Menurutnya, hal itu menjadi bagian yang akan diuji dalam persidangan lanjutan maupun laporan yang telah disampaikan ke aparat penegak hukum.

Kuasa hukum lainnya, Togar Lubis, menambahkan bahwa kliennya tidak terlibat dalam proses pengadaan karena saat itu telah berstatus tersangka dalam perkara lain terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Dalam dakwaan jaksa, Saiful Abdi diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Supriadi selaku PPK dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, dalam proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.

Persidangan kasus ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan untuk memperjelas alur pengadaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.*

(ad)

Aliran Suap Rp30 Miliar ke Pegawai Bea Cukai Diserahkan di Pusat Perbelanjaan hingga Kantor Pemerintahan

Forkopimda dan Pemko Tanjungbalai Bersatu Kawal SPMB Ramah dan Transparan

Kelas Digital di SMPN 1 Medan Mulai Tunjukkan Hasil, Siswa Lebih Fokus dan Semangat Belajar

Kejagung Terima Putusan Banding Anak Riza Chalid, Hukuman Diperberat Jadi 15 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Tembus Rp 13 Triliun

Namanya Kembali Disebut, Uya Kuya Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi MBG: Astagfirullah, Berita Apa Lagi Ini?

Revitalisasi 16.167 Sekolah pada 2025 Tuntas 100 Persen, Pemerintah Targetkan 71.744 Sekolah pada 2026