KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA di Sejumlah Daerah, Minta Korban Segera Melapor

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak masih berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian berlanjut di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KPK menyebut para tersangka diduga memperoleh keuntungan hingga Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan tersebut.

Sejumlah pejabat imigrasi turut terseret dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 Silmy Karim, serta sejumlah pejabat lain seperti Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, dan Ronald Arman Abdullah.

Beberapa pejabat teknis dan staf di lingkungan Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menegaskan masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memperluas penyidikan ke sejumlah daerah.*

(vo/ad)

Gibran Bawa Mahasiswa Ikut Kunker ke 5 Wilayah, Pastikan Program MBG hingga Koperasi Desa Berjalan Transparan

Wisatawan Dipalak Rp3 Juta di Bukit Lamreh, Polsek Mesjid Raya Bergerak Cepat Tangkap Pelaku

KPK Telusuri Ulang Jejak Uang di Kasus Bea Cukai, Saksi Audit Watch Kembali Diperiksa

Fadli Zon Blak-blakan soal MBG: Programnya Baik, yang Rusak Justru Ulah Oknum

KPK Telusuri Jejak Dugaan Pemerasan di Imigrasi, Belasan Saksi Mulai Diperiksa

KPK Telusuri Jejak Pengelolaan Kuota Haji, Bendahara PBNU Dimintai Keterangan