Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN – Kuasa hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, Willyam Raja D. Halawa, menyebut hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tetap berjalan setelah pandemi Covid-19.
Ia menegaskan, pengiriman bahan baku maupun pembayaran disebut tetap berlangsung hingga 2024.
Pernyataan itu disampaikan Willyam usai persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/6/2026).Baca Juga:
Menurut Willyam, fakta persidangan menunjukkan kerja sama kedua perusahaan tetap berjalan meski PT PASU sempat terdampak berat oleh pandemi Covid-19.
"Fakta yang terungkap di persidangan, pengiriman dari tahun 2022 sampai 2024 tetap berjalan. Seluruh transaksi itu berlangsung lancar dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash," kata Willyam.
Ia menjelaskan, pembayaran yang dilakukan PT PASU pada periode tersebut juga digunakan untuk mencicil kewajiban lama pada 2020–2021.
Menurutnya, masa itu merupakan periode sulit bagi banyak perusahaan akibat pandemi.
"Pada masa 2020–2021 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap kegiatan ekspor dan operasional perusahaan," ujarnya.
Willyam juga membantah adanya kejanggalan dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan dari luar negeri.
Menurut dia, skema tersebut merupakan hal yang umum dalam transaksi internasional.
"Terdakwa sudah menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung dari luar negeri agar dana dapat segera diterima oleh Inalum. Administrasinya juga dipenuhi," katanya.
Ia menambahkan, PT PASU kemudian mengalami kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2024 akibat tekanan bisnis berkepanjangan sejak pandemi.
"Pada akhirnya dampak dari Covid-19 itu membuat PT PASU dipailitkan. Putusan tersebut sudah inkrah pada tahun 2024," ujarnya.
Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendakwa empat terdakwa, termasuk mantan petinggi Inalum dan Direktur Utama PT PASU.
Jaksa menilai perubahan skema pembayaran menjadi pemicu kewajiban tidak terpenuhi dan menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar USD 9,04 juta atau Rp141,04 miliar.
Namun pihak kuasa hukum membantah tudingan tersebut dan menyebut transaksi tetap berjalan hingga beberapa tahun setelah pandemi.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti berikutnya.* (ad)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN