JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimiliki setiap insan Adhyaksa.
Menurutnya, kecerdasan semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan karakter dan etika yang kuat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat memimpin Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Kamis (25/6/2026).Baca Juga:
Dalam amanatnya, Burhanuddin mengingatkan bahwa seorang jaksa memiliki kewenangan besar, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi putusan.
Karena itu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas.
"Saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral, saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas. Yang saya butuh adalah jaksa yang pintar, berintegritas, dan bermoral," kata Burhanuddin.
Upacara tersebut sekaligus menjadi momen pelantikan para calon jaksa yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan selama empat bulan.
Menariknya, terdapat lima peserta dari unsur TNI yang juga dinyatakan lulus dan dilantik menjadi jaksa.
Burhanuddin berharap kehadiran unsur TNI dapat memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.
Ia juga berpesan kepada para jaksa muda agar menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, generasi baru kejaksaan harus berani meninggalkan budaya kerja yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme.
"Sebagai Tunas Adhyaksa, para jaksa yang telah dilantik ini harus bersiap menghadapi regenerasi dan bertindak sebagai Agen Perubahan yang berani mengubah kultur kerja koruptif, malas, dan feodal yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut lingkungan kerja," ujarnya.
Selain itu, Burhanuddin meminta para jaksa yang baru dilantik tetap memegang teguh idealisme yang diperoleh selama masa pendidikan.
Namun, mereka juga diingatkan agar mampu memahami realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, seorang jaksa tidak hanya dituntut memahami aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus memiliki kepekaan dan nurani dalam mengambil keputusan yang berkeadilan.
"Peran jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara menuntut kesiapan intelektual yang tinggi dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Mengingat tugas penegakan hukum ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kemerdekaan dan harta benda," ungkap Burhanuddin.
Ia menambahkan bahwa kesalahan sekecil apa pun dalam menerapkan hukum dapat berdampak besar terhadap kehidupan seseorang sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga menyoroti perilaku aparatur kejaksaan di media sosial.
Ia mengingatkan seluruh insan Adhyaksa untuk mematuhi aturan penggunaan media sosial secara bijak.
Burhanuddin secara tegas melarang para jaksa mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonis, terutama ketika mengenakan atribut kedinasan.
"Para Jaksa dilarang keras mengunggah konten yang mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonisme, terutama saat mengenakan baju dinas Kejaksaan. Sebagai role model bagi masyarakat, insan Adhyaksa wajib memperlihatkan pola hidup yang sederhana dan bersahaja dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.
Menutup amanatnya, Burhanuddin mengingatkan bahwa perjalanan pengabdian para jaksa baru justru baru dimulai.
Ia meminta seluruh jaksa muda menjaga jiwa korsa, menjunjung tinggi nilai Tri Krama Adhyaksa, serta menjalankan tugas dengan penuh integritas demi menjaga kehormatan institusi kejaksaan.* (kp/ad)
JAKARTA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan angga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjala
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Tanah Abang den
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
