Gerindra Buka Suara Soal Ajakan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode
JAKARTA Partai Gerindra merespons pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meng
POLITIK
JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI. Kali ini, penyidik mengklarifikasi penghasilan resmi yang diterima mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma'ruf Cahyono, selama menjabat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dilakukan pada Kamis (25/6/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menelusuri sumber penghasilan resmi serta dugaan penerimaan uang yang diterima selama menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
"Dalam pemeriksaan ini, penyidik mengklarifikasi terkait penghasilan resmi, serta adanya penerimaan-penerimaan uang selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekjen MPR RI," kata Budi kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).Baca Juga:
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Ma'ruf Cahyono mengaku telah memberikan seluruh keterangan yang diminta penyidik sesuai dengan fakta yang diketahuinya.
"Ya, baru ditanya. Kami menjelaskan saja sesuai dengan fakta," ujar Ma'ruf singkat kepada awak media.
Kasus dugaan gratifikasi tersebut bermula dari penyidikan yang diumumkan KPK pada 20 Juni 2025 terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI.
Selanjutnya, pada 23 Juni 2025, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut. Di hari yang sama, lembaga antirasuah juga mengumumkan telah menetapkan seorang penyelenggara negara sebagai tersangka.
KPK mengungkapkan, tersangka dalam perkara itu diduga menerima gratifikasi senilai sekitar Rp17 miliar. Saat itu, identitas tersangka belum diumumkan kepada publik.
Kemudian, pada 3 Juli 2025, KPK secara resmi mengumumkan bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono.
Hingga kini, penyidik masih terus mengembangkan penyidikan untuk menelusuri aliran dana, asal-usul penerimaan uang, serta mengumpulkan alat bukti guna mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.* (an/dh)
JAKARTA Partai Gerindra merespons pernyataan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meng
POLITIK
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memulai agenda safari politik ke sejumlah daerah dengan mengunjungi Prov
POLITIK
SERDANG BEDAGAI Bentrokan antara sekelompok masyarakat dengan pihak PT Bridgestone terjadi di Desa Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabup
PERISTIWA
LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai safari politik nasional dengan mengunjungi Provinsi Lampung, Jumat (26/6/202
POLITIK
MEDAN Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besarbesaran di jajaran pejabat utama Polda Sumatera Utara. Sejumla
NASIONAL
BATU BARA Sebagai upaya memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta mendukung kebutuhan dunia usaha, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Semangat kebersamaan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Kepala Desa
PEMERINTAHAN
LANGKAT, 26/6/2026 Peristiwa pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kali
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai pusat keuangan global terus digenjot melalui pengembangan Pusat Finansial Internasiona
EKONOMI
BENER MERIAH Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke80, Polres Bener Meriah menggelar Open Turnamen Layanglayang Tunang Piala Kap
SENI DAN BUDAYA