Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
- Pasal 446 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun.
- Pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan ancaman maksimal 12 tahun.
- Pasal tentang perampasan kemerdekaan dengan ancaman maksimal sembilan tahun.
- Juncto Pasal 126 Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun.
"Pertama pasal 446 ayat 2 KUHP dengan hukuman maksimal lima tahun. Kami lapis dengan pasal lain pasal 451 tentang penyanderaan yang ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif jadi digabungkan nanti. Ketiga, pasal soal perampasan kemerdekaan yang ancaman maksimal 9 tahun dan di juncto kembali dengan pasal 126 ayat 2 dengan ancaman maksimal 9 tahun," jelasnya.
Kapolda Jawa Barat juga mengungkapkan bahwa Taufik Hidayat merupakan seorang residivis.
Ia pernah menjalani hukuman penjara selama satu tahun empat bulan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bandung.
Status residivis tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menangani perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Kasus ini menyita perhatian masyarakat setelah korban YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan dalam waktu yang lama hingga mengakibatkan cacat permanen.
Dengan telah diterimanya SPDP oleh Kejati Jawa Barat, proses penyidikan akan terus dikawal melalui koordinasi intensif antara penyidik kepolisian dan tim jaksa peneliti hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan.* (km/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI