Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan hasil kajian yang dilakukan lembaga antirasuah menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara kenaikan gaji pejabat dengan menurunnya praktik korupsi.
"Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kami temukan modus-modusnya ya tetap tetap saja ada gitu," kata Taufik.
Menurutnya, faktor utama yang menentukan seseorang melakukan korupsi adalah integritas pribadi.
"Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," ujarnya.
Terkait usulan kenaikan gaji, Taufik menilai hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan Kementerian Keuangan.
Kemendagri: Pencegahan Korupsi Harus Menyeluruh
Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Ia menilai tidak ada hubungan langsung antara besaran remunerasi dengan tindakan korupsi karena masih banyak kepala daerah yang mampu bekerja secara jujur dengan penghasilan yang berlaku saat ini.
"Jadi, saya kok tidak melihat adanya keterkaitan langsung antara remunerasi dengan korupsi," kata Bima.
Menurutnya, persoalan korupsi kepala daerah jauh lebih kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.
Pembenahan, kata Bima, tidak hanya menyasar birokrasi pemerintahan, tetapi juga sistem politik, penyelenggaraan pemilu, aparat penegak hukum, hingga pengawasan internal pemerintah.
Ia menambahkan Kemendagri selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan bersama berbagai lembaga seperti KPK, BPK, serta melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai upaya pencegahan korupsi.
Akademisi Nilai Usulan Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
