Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim.

Menurut Bobby, kasus tersebut kembali mencoreng tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan, yang paling dirugikan dari peristiwa itu adalah masyarakat.

"Pertama, yang sangat disayangkan ini kembali terjadi penangkapan oleh KPK pada bupati Langka Ini sangat disayangkan. Yang terkorbankan adalah masyarakat. Yang menjadi korban utama karena uang yang digunakan ini adalah uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi," kata Bobby Nasution di Medan, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Tata Ruang Baru untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Pascabencana

Menindaklanjuti kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Langkat, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Ia mengatakan, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat memutuskan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat.

"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati," ujarnya.

BobbyNasution menilai kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Namun ia menegaskan, sistem yang baik tetap tidak cukup tanpa integritas individu.

"Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus," tegasnya.

Ia juga mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepada pimpinan.

"Saya sampaikan khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, melaporkannya kepada pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu yang tidak boleh terjadi. Sistem seperti itu harus bisa dibangun di Langkat," katanya.

Terkait dugaan adanya tanda-tanda sebelum OTT terjadi, Bobby Nasution enggan berkomentar lebih jauh dan meminta hal tersebut ditanyakan kepada pejabat yang kini menjabat Plt Bupati.

Namun ia mengakui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada pemerintah daerah apabila ditemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Yang pasti kami di provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada hal-hal yang kami rasa janggal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, bahkan secara satir. Itu sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali," ungkapnya.* (sp/ad)

Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Tata Ruang Baru untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Pascabencana

Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah

Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Sinergi Pemerintahan

Kabar Gembira! Pemko Tanjungbalai Hapus Denda PBB-P2 hingga 31 Agustus 2026

Beras Mulai Langka, Pemko Tanjungbalai Ungkap Biang Keroknya

Kelangkaan Semen Picu Lonjakan Harga hingga Rp80 Ribu per Sak, Pemko Tanjungbalai Turun Tangan