Dr. Budi Suryanto Dorong Sistem "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" untuk Akhiri Sengketa Agraria

Karena itu, ia mendorong penerapan prinsip "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" sebagai dasar pembenahan administrasi pertanahan nasional.

"Apabila seluruh sistem pertanahan dikelola secara profesional dengan dukungan data spasial dan tekstual yang valid, maka akan terwujud tertib administrasi pertanahan dengan melalui prinsip 'Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan'. Dari sinilah kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam setiap proses penguasaan, pemanfaatan, serta peralihan hak atas tanah."

Menurut Budi, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menekan konflik agraria sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan status hukum tanah yang jelas, pembangunan infrastruktur maupun investasi tidak lagi dibayangi sengketa berkepanjangan.

Selain memberikan kepastian hukum, Budi menilai sertifikat tanah juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Sertifikat hak atas tanah bukan sekadar dokumen legalitas. Sertifikat merupakan aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh akses perbankan, pembiayaan, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat ekonomi keluarga, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM."

Menurutnya, tata kelola pertanahan yang baik juga dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang.

Budi mengingatkan bahwa tanah tidak boleh dipandang semata sebagai komoditas ekonomi.

"Tanah bukan hanya komoditas ekonomi. Tanah merupakan instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika tata kelola pertanahan dilaksanakan secara benar, maka yang terbangun bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga kepastian hukum, pemerataan pembangunan, keadilan agraria, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia."

Ia berharap reforma agraria tidak berhenti pada program sertifikasi tanah, tetapi berkembang menjadi reforma agraria modern melalui digitalisasi data spasial dan tekstual, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penyelesaian konflik agraria, serta penguatan integritas aparatur pertanahan.

"Apabila seluruh sistem pertanahan dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, maka tanah benar-benar akan menjadi sumber kemakmuran bangsa. Itulah esensi reforma agraria yang sesungguhnya, yakni menghadirkan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia."* (ad)

Febrie Adriansyah Bicara Kasus MBG dan Tambang, Minta Dukungan Masyarakat

Etik Suryani Kena OTT KPK, Begini Sikap PDIP terhadap Kadernya

Istana Tegaskan Dukung Penegakan Hukum, Prabowo Perkuat Komitmen Berantas Korupsi

Maruli Siahaan Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Batu Bara, Minta Penegakan Hukum Tetap Presisi dan Jaga Soliditas Antar-APH

Kejagung Buka Suara Soal Surat Edaran Kewaspadaan: Bukan Karena Penggeledahan

Pemohon Minta MK Batalkan UU Polri Baru: Buka Celah Polisi Aktif Masuk Jabatan Sipil