Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
"Kalau penelitian ini berhasil, manfaatnya bukan hanya mengurangi penumpukan slag, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi baru," ujar Eka.
Ia menambahkan, PT BBBS ingin Bangka Belitung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Eka juga meluruskan informasi mengenai gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi.
Menurut dia, gudang tersebut bukan milik maupun disewa PT BBBS seperti yang disebut dalam sejumlah pemberitaan.
"Gudang itu bukan milik maupun disewa PT BBBS. Gudang tersebut disewa oleh PT Bangka Tin Industri. Bahkan proses pemindahan slag ke lokasi itu juga merupakan keinginan dari PT BTI, bukan atas permintaan PT BBBS," ujarnya.
Eka menilai tuduhan mengenai rencana ekspor slag ke Laos hanya berupa opini yang tidak didukung fakta maupun dasar hukum.
"Saya tegaskan sekali lagi, tuduhan ekspor slag ke luar negeri itu tidak benar. Kalau memang ada yang menuduh, silakan dibuktikan. Jangan hanya membangun opini. Kalau tidak bisa dibuktikan, kami akan menempuh jalur hukum," katanya.
Menurut dia, kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Namun pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa didukung fakta dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bangka Belitung.
Eka juga mempertanyakan proses jurnalistik yang dilakukan salah satu media.
Ia mengaku sempat bertemu langsung dengan wartawan sebelum berita diterbitkan.
Namun, dalam pertemuan tersebut tidak ada pertanyaan mengenai dugaan ekspor slag ataupun isu lain yang kemudian dimuat dalam pemberitaan.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat m
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non T
NASIONAL
MEDAN Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner. Meda
PARIWISATA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis
PERISTIWA
MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriy
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang ParbarakanKebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer d
NASIONAL
MEDAN Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Ra
POLITIK