Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

JAKARTA – Pakar intelijen dan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menilai kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan negara, tetapi juga diduga memiliki dimensi politik.

Dalam keterangannya pada Minggu, 12 Juli 2026, Sri Radjasa menyampaikan pandangannya bahwa pengungkapan dua perkara tersebut diduga tidak semata-mata bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga digunakan sebagai instrumen politik.

Pernyataan itu merupakan analisis dan pendapat pribadi yang disampaikannya kepada media.

Baca Juga:

• Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

"Kasus Jiwasraya (yang lekat dengan kepentingan Aburizal Bakrie) dan Asabri sengaja diangkat oleh rezim penguasa saat itu (Jokowi) menggunakan tangan Jampidsus Febrie Adriansyah. Tujuannya diduga untuk menyandera Airlangga Hartarto (yang saat itu menjabat Ketua Umum Golkar) dan faksi senior Golkar (Aburizal Bakrie)," kata Sri Radjasa Chandra.

Menurut Sri Radjasa, dugaan tersebut berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang ketika proses penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri berlangsung.

Ia berpendapat bahwa kedua kasus itu diduga menjadi alat tawar dalam hubungan politik antara pemerintah dan sejumlah tokoh Partai Golkar.

Dalam penjelasannya, Sri Radjasa juga menyinggung posisi Airlangga Hartarto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menyebut Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki peran dalam mengoordinasikan langkah-langkah pemerintah menghadapi dampak gagal bayar Jiwasraya dan Asabri, termasuk pembentukan holding asuransi BUMN Indonesia Financial Group (IFG).

"Termasuk mengawal pembentukan holding asuransi BUMN (Indonesia Financial Group/IFG) dan mengalihkan polis nasabah agar tidak memicu krisis kepercayaan pasar keuangan yang lebih masif," katanya.

Sri Radjasa juga mengungkapkan bahwa investasi Jiwasraya sebelumnya pernah ditempatkan pada sejumlah emiten yang berafiliasi dengan Grup Bakrie.

Ia mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dana investasi Jiwasraya tersebar di sejumlah perusahaan.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan terpidana Benny Tjokrosaputro dalam persidangan yang pernah menyebut adanya aliran investasi Jiwasraya ke sejumlah saham Grup Bakrie.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari proses persidangan dan memiliki konteks hukum tersendiri.

Menurut Sri Radjasa, pengusutan perkara Jiwasraya dan Asabri yang dilakukan Kejaksaan Agung pada periode tersebut memunculkan berbagai persepsi di ruang publik.

Ia menilai penanganan perkara korupsi berskala besar perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan maupun pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam analisis Sri Radjasa yang membenarkan adanya dugaan penggunaan perkara hukum sebagai instrumen politik.

Karena itu, seluruh dugaan dan pendapat yang disampaikan masih merupakan pandangan narasumber dan tidak dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Kasus Jiwasraya dan Asabri sendiri merupakan dua perkara korupsi besar yang telah diproses melalui mekanisme peradilan.

Sejumlah terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perkara tersebut masih menjadi perhatian publik.* (vo/ad)

Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

Kebakaran Hebat Hanguskan Puluhan Kios Pasar Sibolga Nauli, Muncul Dugaan Kejanggalan dari Pedagang

UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo

Siapa Tan Kian? Pengusaha Properti yang Diperiksa Polda Metro dalam Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara