Terungkap di Sidang, Spesifikasi Tender Waterfront City Samosir Berubah di Tengah Proses

Di akhir persidangan, terdakwa Enda Simakasura Ketaren menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh keterangan para saksi. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan pemeriksaan empat saksi lainnya pada Jumat (24/7/2026).

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Enda Simakasura Ketaren saat menjabat sebagai PPK diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama Kepala Wilayah PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan, Edwyn Tresnanugraha.

Jaksa menyatakan terdakwa menyetujui pencairan uang muka proyek, menandatangani sejumlah addendum kontrak dan Contract Change Order (CCO) tanpa justifikasi teknis yang memadai, tidak mengendalikan keterlambatan pekerjaan, serta tetap menandatangani berita acara serah terima sementara (PHO) meski proyek belum selesai.

Selain itu, terdakwa juga diduga tidak mengenakan denda keterlambatan sebesar sekitar Rp6,264 miliar kepada penyedia jasa, padahal proyek mengalami keterlambatan hingga 498 hari kalender.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp13,185 miliar dalam proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.* (dh)

Pria Tewas Dianiaya Saat Tidur di Masjid Sibolga, 5 Pelaku Dijatuhi Vonis hingga 12 Tahun

Polda Sumut Belum Proses Dugaan Pelecehan Seksual di USU, Ini Alasannya

Maruli Siahaan Soroti Dugaan Kekerasan Seksual di USU, Minta Korban Jangan Takut Melapor

Dugaan Pelecehan Seksual di USU Meluas, Satgas PPKS Ungkap Terduga Pelaku Lebih dari Satu Orang

JPU Ajukan Banding atas Vonis Bebas Anak Eks Dandim Pematangsiantar dalam Kasus Korupsi Lahan PTPN IV

Fakta Terbaru Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FEB USU, CHS Mangkir dari Pemanggilan Satgas PPKS