Ia menyebut, dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Saat ini, BPK memiliki 9.623 pegawai, termasuk 5.629 pejabat fungsional pemeriksa yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 pemeriksa memiliki sertifikasi keahlian pemeriksaan investigatif, seperti Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), serta sertifikasi digital forensik.
Selain mengandalkan kemampuan pemeriksa, BPK juga terus mengembangkan teknologi untuk mendukung proses pemeriksaan.
Anang mengatakan, BPK telah menerapkan teknologi big data analytics untuk mengolah berbagai jenis data dalam jumlah besar dari sejumlah lembaga.
"BPK telah menerapkan big data analytics, yakni pendekatan untuk mengoptimalkan kumpulan data dalam volume besar yang diperoleh dari berbagai institusi dan berbagai tipe data sehingga membentuk Pusat Analisis Keuangan Negara (Pusaka Negara)," jelasnya.
BPK juga memiliki laboratorium forensik digital yang telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025.
Laboratorium tersebut digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan berbasis bukti elektronik, mulai dari identifikasi, pengamanan, analisis, hingga memperoleh bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum.
"Laboratorium tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, mengamankan, menganalisis, dan memperoleh bukti elektronik dalam lingkungan yang aman dan terkontrol sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum," pungkasnya.
Anang menambahkan, kapasitas BPK juga mendapat pengakuan internasional setelah lembaga tersebut terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026–2032.* (km/ad)
MEDAN Sidang dugaan korupsi pengadaan Smartboard Interaktif Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 kembali bergulir di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak gugatan intervensi yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Suma
HUKUM DAN KRIMINAL
BONDOWOSO Video yang memperlihatkan sejumlah siswa di Bondowoso membuang nasi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan se
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Taufan Agung Ginting, mendukung langkah sejumlah senior partai yang berencana menem
POLITIK
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ma
EKONOMI
MEDAN Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Prov
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus du
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelura
PEMERINTAHAN
