Fantastis! Kebun Sawit Ilegal di Indonesia Capai 6 Juta Hektare, Setara 12 Kali Luas Pulau Bali

"Teorinya, kalau kue ekonominya membesar, kelas menengahnya juga membesar. Namun yang terjadi justru kelas menengah mengalami penurunan, dan kelompok masyarakat hampir miskin (near-poor) justru meningkat," ungkapnya.

Menurut dia, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, sebagian besar pertumbuhan ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Ia menyebut kekayaan sebagian kecil kelompok masyarakat paling atas mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, sementara kelompok masyarakat bawah belum merasakan manfaat yang sama.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Qodari mengatakan pemerintah mengambil langkah melalui penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penataan ulang tata kelola perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan ilegal.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Qodari menjelaskan, koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ekonomi masyarakat, mulai dari penyerapan produk lokal, penyaluran bantuan sosial, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Melalui kombinasi penegakan hukum dan penguatan ekonomi desa, pemerintah berharap ketimpangan ekonomi dapat ditekan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.* (km/ad)

Kepala BGN Sudaryono: Penghentian atau Pembubaran MBG Bukan Ranah Kami

Fakta Baru Sidang Korupsi Smartboard Tebing Tinggi: Ahli Akui Ada Kesalahan Hitung Kerugian Negara, Kuasa Hukum Nilai Audit Tak Sah

Begini Cara BPK Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi!

Walhi Sumut Kecewa Gugatan Intervensi Ditolak PN Medan, Sebut Dampak Kerusakan PT TPL Tak Terbatas di Satu Lokasi

KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Tersangka Baru Kasus Suap Ditjen Bea Cukai

Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah