Eks Komisioner KPK Ungkap Dugaan Kejanggalan Penanganan Perkara Febrie Adriansyah: Ada Konflik Kepentingan

JAKARTA – Polemik terkait penanganan perkara yang menjerat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, masih menjadi perhatian publik.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang, menyampaikan sejumlah kritik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Saut saat hadir dalam sebuah diskusi bersama mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang membahas perkembangan penanganan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Dalam kesempatan itu, Saut mengaku melihat adanya indikasi konflik kepentingan sejak awal proses penanganan kasus.

"Dari awal sih case ini memang ada poporitism ya, ada apa namanya meminyak gitu ya, konflik kepentingan," tegas Saut Situmorang.

Menurut Saut, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah proses penahanan dan pelimpahan berkas perkara yang dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menilai proses pemberkasan hingga tahap P21 seharusnya telah selesai sebelum dilakukan pelimpahan perkara.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan pertanyaan di tengah publik.

Saut juga menyinggung adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya.

"Kita tinggal dalam pikiran saya waktu itu, kita tinggal melihat keanehan berikutnya. Ternyata keanehan berikutnya tidak normatif sebagaimana ketika kemudian orang diputuskan dia harus pakai rompi," ujar Saut.

Selain menyoroti proses hukum, Saut mempertanyakan sikap KPK yang dinilainya belum menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.

Menurut dia, lembaga antirasuah memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah apabila menemukan indikasi tertentu dalam penanganan perkara korupsi.

"Kalau Bro punya wewenang nih, enggak gunakan wewenang itu, Bro. Itu manusia macam apa sebenarnya? Manusia penakut," sindir Saut.

Ia kembali menegaskan pandangannya mengenai penggunaan kewenangan tersebut.

"Itu kata-katanya wewenang loh, Bro. Jadi, kalau Bro punya wewenang nih, enggak gunakan wewenang itu, Bro. Itu manusia macam apa sebenarnya?" tanyanya.

Menurut Saut, laporan mengenai perkara tersebut telah masuk ke sejumlah institusi penegak hukum sehingga perkembangan kasus semestinya dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia juga mengkritik langkah KPK yang disebutnya hanya bersedia menitipkan Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengambil alih proses penyidikan.

Dalam pandangannya, langkah tersebut belum menunjukkan pemanfaatan kewenangan secara optimal.

Saut menilai perkembangan perkara masih akan terus menjadi perhatian publik.

"Ini baru 2 cm dari 100 m yang harus kita dalam. Sudah ke mana-mana ini sekarang," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Saut mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara objektif dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk Febrie Adriansyah, untuk bersikap terbuka dalam mengungkap fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Saut, praktik state capture corruption atau korupsi yang memengaruhi penyelenggaraan negara tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan berbagai pihak apabila benar terjadi.

"Pimpinannya pasti gimana cerita ini emas kau lebih banyak dari emasku. Bisa aja begitu kan," jelas Saut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Febrie Adriansyah, Kejaksaan Agung, maupun KPK terkait pernyataan yang disampaikan Saut Situmorang tersebut.* (di/ad)

Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Breaking News! KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

KPK Bongkar Dugaan Suap Rp1,5 Miliar dan Emas 1 Kg di Balik Dana Hibah Pokmas Jatim

Rico Waas Minta RPH Medan Berbenah, Bidik Bisnis Daging Olahan hingga Cold Storage

KPK Periksa Lagi Ketua DPRD Kuansing, Penyidikan Kasus Suap Jabatan Suhardiman Kian Mengerucut

KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK