JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, pada Rabu (29/7/2026).
Operasi tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan uang yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyelidik melakukan operasi secara tertutup sebelum mengamankan sejumlah pihak.Baca Juga:
"Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026).
Hingga kini, KPK belum menjelaskan secara rinci proyek yang menjadi objek dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Penyidik masih mendalami seluruh temuan sebelum menentukan konstruksi perkara melalui gelar perkara bersama pimpinan KPK.
"Apakah itu nanti konstruksi pasalnya adalah penyuapan ataupun pemerasan terkait dengan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang, tentu nanti akan dipaparkan dan dibahas dalam ekspose," ucapnya.
Selain dugaan penerimaan yang berkaitan dengan proyek, KPK juga mengungkap adanya dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
"Selain itu, juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang," tuturnya.
Dugaan tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyelidik. KPK menyatakan seluruh fakta yang diperoleh selama operasi tangkap tangan akan menjadi bahan dalam proses gelar perkara.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan 21 orang untuk dimintai keterangan.
Sebanyak 12 orang telah dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK.
Sementara itu, beberapa pihak lainnya masih diperiksa di Kabupaten Pemalang.
Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Saat ini seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk kemungkinan menetapkan tersangka apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut kepada publik setelah proses pemeriksaan awal dan gelar perkara selesai dilakukan.* (d/ad)
JAKARTA Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, menyatakan penahanan kliennya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim sejumlah tim ke berbagai negara untuk mempelajari praktik terb
PEMERINTAHAN
BATANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan akad massal 62.710 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang digelar serentak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permoho
NASIONAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk siap secara mental menghadapi kemungkinan meluasnya perang di
POLITIK
JAKARTA Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pencarian buron kasus suap PAW anggota DPR, Harun Masiku, masih menjadi beban pikira
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus memberikan klarifikasi terkait polemik pernyataannya yang disebut menyebut wartawan s
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta dalam sidang lanjutan praperadilan di Peng
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuai sorotan setelah pernyataannya yang menyebut kehadiran awak media di ruang rapat seba
POLITIK
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia (BI), pemerintah, serta bankbank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Hi
EKONOMI
