KPK: Korupsi di Dunia Pendidikan Ancam Masa Depan Indonesia
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL -Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan (Tapsel) berinisial ES ditangkap oleh pihak kepolisian di Kota Padangsidimpuan pada Rabu, 9 Oktober 2024. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan dugaan keterlibatan ES dalam kasus pengeroyokan yang terjadi sekitar empat bulan lalu.
Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, mengkonfirmasi bahwa ES ditangkap dengan tuduhan melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pengeroyokan. “Iya (benar ditangkap), kasus pengeroyokan, Pasal 170 KUHP,” ujar Yasir dalam keterangannya kepada media, Kamis (10/10).
Namun, Yasir tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas korban dalam insiden tersebut, maupun bagaimana kejadian pengeroyokan itu berlangsung. Informasi mengenai status hukum ES, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih dalam proses penyelidikan, juga belum dipublikasikan.
Aksi pengeroyokan ini dilaporkan terjadi di lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Marancar milik PT SAE, yang merupakan salah satu proyek strategis di daerah tersebut. Sejak penangkapan, pihak kepolisian terus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan.
Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan figur publik seperti anggota DPRD. Dengan adanya penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan.
Saat ini, masyarakat Tapanuli Selatan menanti perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini dan berharap agar semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah penyelidikan mendalam dilakukan.
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, diharapkan transparansi dalam penanganan kasus dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terus terbangun.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
JAKARTA Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL