Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR — Kementerian Hukum Republik Indonesia memastikan langkah transformasi digital untuk meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.
Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum akan dialihkan sepenuhnya melalui sistem digital.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, digitalisasi layanan menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan.Baca Juga:
"Untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai September 2026, 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses digital, lebih mudah serta cepat," ungkap Menteri Hukum dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Supratman, transformasi digital tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memangkas proses administrasi yang selama ini dinilai memerlukan waktu panjang.
Selain digitalisasi layanan, Kementerian Hukum juga mendorong penyederhanaan berbagai regulasi yang dinilai dapat menghambat perkembangan investasi di Indonesia.
Menkum menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang dianggap menjadi penghalang bagi dunia usaha.
"Semua aturan penghambat investasi akan dikaji dan dilakukan deregulasi," ujar Supratman.
Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi beban bagi aktivitas ekonomi nasional.
Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen yang memberikan kepastian dan mendukung pertumbuhan investasi.
"Hukum tidak boleh menjadi hambatan investasi melainkan harus mampu menjadi pendorong dan memutus mata rantai biaya tinggi," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menyampaikan kebijakan terkait pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas (PT).
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL