Calon Hakim Agung Sudiyo Dorong Revisi UU Tipikor: Korupsi Tak Lagi Sederhana

Meski mendorong penguatan pemulihan aset, Sudiyo mengingatkan proses perampasan dan pengembalian aset harus tetap dilakukan berdasarkan hukum.

Dia menilai pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

"Pembaharuan hukum pidana juga diarahkan pada pemulihan aset kerugian negara yang sebesar-besarnya. Namun demikian, harus tetap ada jaminan bahwa proses pengembalian aset kepada negara tersebut melalui prosedur due process of law, tidak melanggar hukum, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa ditindas haknya," tuturnya.

Sudiyo menilai pembaruan aturan pemberantasan korupsi pada akhirnya harus mampu menjawab perkembangan modus kejahatan, mengakomodasi bukti digital, menyelaraskan aturan dengan hukum pidana nasional, serta memperkuat upaya pengembalian aset negara.

Di saat yang sama, seluruh proses penegakan hukum tetap harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap pihak.* (d/ad)

Dokter Tifa Ajukan Praperadilan, Minta Status Tersangka dan Terdakwa Dinyatakan Gugur

Sidang Perdana Gugatan Legalisir Ijazah Jokowi Digelar, Penggugat Serahkan Perbaikan Gugatan

Eks Bos GoTo Bantah Rp809 Miliar Dinikmati Nadiem Makarim

Sutrimo Bukan Karumga Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum: Hanya Jaga Bangunan Kosong

Nama Eks Istri Polisi di Medan Muncul dalam Kasus Suap Bea Cukai, Ini Kata KPK

Sidang Banding Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Bantah Terima Rp809 Miliar: Saya Siap Bongkar Fakta!