JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL).
Kedua pegawai tersebut berinisial BP dan SR. Keduanya merupakan penyelenggara negara yang menjabat sebagai Supervisor Pemeriksaan Pajak di lingkungan DJP.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya akan kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.Baca Juga:
"Terkait penetapan dan penahanan dua pegawai DJP tersebut, kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dan DJP akan bersikap kooperatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Inge, Kamis (13/8/2026).
DJP juga akan menindaklanjuti status kepegawaian BP dan SR sesuai aturan yang berlaku.
Namun, proses tersebut tetap mempertimbangkan proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
"Terkait status kepegawaian, DJP akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan kepegawaian dan disiplin yang berlaku, dengan tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah," katanya.
Kejaksaan Agung menetapkan BP dan SR sebagai tersangka pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi serta mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik transfer pricing PT TPL kepada perusahaan afiliasinya dalam periode 2008 hingga 2025.
Penyidik Kejagung menduga PT TPL melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada perusahaan yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan metode under invoicing, atau melaporkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Produk yang diekspor dari Indonesia dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP).
Namun, berdasarkan penyidikan, karakteristik, kegunaan, dan harga pasar produk tersebut diduga menunjukkan bahwa produk sebenarnya merupakan Dissolving Pulp.
Perbedaan tersebut diduga membuat nilai transaksi yang dilaporkan menjadi lebih rendah.
Dugaan serupa juga ditemukan dalam transaksi domestik.
Dalam periode 2018 hingga 2025, PT TPL disebut melaporkan penjualan lokal produk pulp bernama High Alfa Pulp kepada perusahaan afiliasi.
Namun, Kejagung menyebut produk tersebut sebenarnya merupakan Dissolving Pulp.
Praktik tersebut diduga membuat nilai pajak badan yang seharusnya diterima negara menjadi lebih rendah.
Dalam proses pemeriksaan pajak PT TPL, BP disebut diminta menangani pemeriksaan untuk tahun pajak 2020 dan 2023.
Sementara SR menangani pemeriksaan tahun pajak 2024.
Kejagung menduga keduanya tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagai supervisor sebagaimana mestinya.
BP dan SR juga diduga tidak mendasarkan penelaahan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada program audit yang telah disusun.
Selain itu, Kejagung menduga BP menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL.
Perbuatan yang diduga dilakukan PT TPL bersama BP dan SR disebut menyebabkan pendapatan negara tidak diterima sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Namun, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor.
DJP menyatakan perkara tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat integritas dan pengawasan internal di lingkungan otoritas pajak.
Inge menegaskan kepercayaan wajib pajak merupakan hal penting bagi DJP.
Karena itu, pengawasan terhadap pegawai dan pelaksanaan tugas akan terus diperkuat.
"Kepercayaan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting bagi DJP. Karena itu, kami terus memperkuat integritas, pengawasan internal, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas," kata Inge.
DJP juga memastikan setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan pegawai akan diproses sesuai aturan.
"Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pegawai akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Meski dua pegawainya sedang menjalani proses hukum, DJP memastikan pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan.
Pelaksanaan tugas dan pelayanan institusi disebut tetap berlangsung seperti biasa.* (km/ad)
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, 42 tahun. Kesimpulan sementara itu disampaik
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDR. dr. Tan Shot Yen, M.humMAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat te
OPINI
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat
PERISTIWA
DELI SERDANG Tugu Ampera atau Tugu Pancasila di Dusun Sukom, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Uta
PARIWISATA
MEDAN Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah Kota Medan berjanji mencari solus
PENDIDIKAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri acara nikah massal yang dirangkaikan dengan peringatan Milad ke25 Pengajian A
PEMERINTAHAN
BOGOR Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkap hasil sementara investigasi terhadap keberadaan hunian mewah di L
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Almas Tsaqibbirru Re A menyatakan dukungannya terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
