Keracunan MBG Bikin Trauma, Siswa Karo Ogah Lagi Santap Makanan Gratis
KARO Pengalaman keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Aldy P
PERISTIWA
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka wacana pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) dalam 30 tahun terakhir.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujar Prabowo.Baca Juga:
Menurut Prabowo, wacana itu muncul karena masih terdapat BUMN yang dinilai tidak dikelola dengan baik.
Ia menyoroti sejumlah perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian akibat tata kelola yang buruk.
Prabowo menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan. BUMN, kata dia, memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Pemerintah saat ini juga tengah melakukan optimalisasi dan penataan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah.
Pengadilan ad hoc merupakan pengadilan yang dibentuk untuk menangani perkara tertentu dengan karakteristik khusus berdasarkan ketentuan hukum.
Jika gagasan Prabowo direalisasikan, pengadilan tersebut akan diarahkan untuk menangani dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus atau direksi BUMN selama tiga dekade terakhir.
Namun, pembentukan pengadilan ad hoc membutuhkan dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme yang jelas.
Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan lembaga tersebut tidak berbenturan dengan sistem peradilan dan lembaga penegak hukum yang sudah ada.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan DPR masih menunggu usulan konkret dari pemerintah mengenai pembentukan pengadilan ad hoc tersebut.
KARO Pengalaman keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat siswa SMA Negeri 1 Berastagi, Aldy P
PERISTIWA
NTT Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agus
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan menggelar gotong royong serentak di 21 kecamatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdeka
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan tahap II perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Peringatan Hari Damai Aceh ke21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026, diwarnai kericuhan. Kegiata
PERISTIWA
MEDAN Pendataan dan pendaftaran pada portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan masih tergolong rendah. Hingga Jumat, 15 Agust
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (In
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN