Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh tingkatan pemerintahan melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak produktif.
Ia menilai anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk memperbaiki sekolah, rumah sakit, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menekankan pentingnya efisiensi anggaran pemerintah.Baca Juga:
Menurut dia, penghematan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Ia juga meminta seluruh pemerintahan menghilangkan praktik korupsi, penipuan, hingga mark up atau penggelembungan anggaran dalam belanja pemerintah.
"Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola belanja agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien," ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah juga akan membentuk satu lembaga yang bertugas mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk perayaan ulang tahun kementerian.
Ia mengaku senang karena saat ini tidak lagi tersedia anggaran khusus untuk perayaan ulang tahun kementerian.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL