Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
Menurutnya, hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis.
Ada substansi hukum yang mencakup norma dan budaya hukum. Budaya tersebut terus berubah dan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan hukum.
"Saya gak muluk-muluk, yang namanya tindak pidana korupsi itu terjadi, kalau dari aspek pidananya, ada kesengajaan, kesempatan," jelas Mirza.
Ia mengatakan praktik korupsi juga tidak selalu dilakukan oleh satu atau dua orang.
Dalam sejumlah kasus, korupsi dapat melibatkan banyak pihak dan lintas sektor, mulai dari birokrasi, penegak hukum, pemodal, partai politik hingga masyarakat.
Karena itu, upaya mencegah korupsi menurut Mirza tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
Pencegahan juga perlu dimulai dari lingkungan sosial dan keluarga.
"Gak cukup. Hukum itu terakhir, apa kepentingan yang mau dijahit mulai sosial, budaya, kultur, ekonomi, supaya bisa tertib, teratur," tambah Mirza.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Tunggul Sihombing, menilai korupsi yang dilakukan pejabat dapat berkaitan dengan keserakahan dan lemahnya pengawasan.
Padahal, anggaran pemerintah telah ditentukan peruntukannya setiap tahun dan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Tidak jera-jera dengan tindakan korupsi. Akibatnya terjadi kerugian negara, kerugian kepentingan umum. Jadi saya berpikir, apakah mereka sudah tidak memikirkan lagi kepentingan publik. Itu kan uang rakyat," ujar Tunggul.
Tunggul mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Ka
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendi
PENDIDIKAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL