Ia menilai terdapat perbedaan antara metode yang disampaikan ahli dengan pemeriksaan yang dilakukan tenaga ahli proyek.
"Yang menarik tadi adalah ada beberapa metode pemeriksaan dari ahli Kejati. Ternyata dikonfirmasi dengan saksi-saksi ini, satu tidak dilakukan, kedua tidak ada kesesuaian antara saksi ahli audit yang dihadirkan oleh Kejati dengan tenaga-tenaga ahli dari proyek tersebut," katanya.
Selain volume pekerjaan, penasihat hukum terdakwa menyoroti kondisi keuangan PT Hutama Karya dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Donny mengatakan keterangan di persidangan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan proyek, melainkan mengalami kerugian.
"Yang kedua yang menarik tadi adalah pernyataan dari HK yang menyatakan bahwa ternyata mereka tidak menerima keuntungan dalam proyek ini, malah yang ada kerugian dari mereka," ujarnya.
Menurut Donny, terdapat audit internal perusahaan yang menunjukkan adanya kerugian PT Hutama Karya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
"Kalau Hutama Karya rugi, lalu siapa yang diuntungkan? Rp13 miliar ini dari mana? Mereka ternyata tidak menerima keuntungan Rp13 miliar itu," katanya.
Penasihat hukum lainnya, Mulyadi Sihombing, turut menyoroti dugaan kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar dalam perkara tersebut.
Menurut dia, sampai persidangan pada Rabu, 19 Agustus 2026, belum ada keterangan saksi yang membuktikan kerugian negara sebesar nilai yang didakwakan.
"Sampai hari ini enggak ada satu pun yang membuktikan, enggak ada bukti jaksa yang menyatakan ada kerugian Rp13,1 miliar tadi," ujarnya.
Mulyadi juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian tersebut dalam perkara yang tengah berjalan.
Donny juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya dibahas dalam persidangan.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
