UMKM Medan Berpeluang Tembus Pasar Global, Dekranasda Gandeng Uniqlo untuk Kurasi Produk Lokal
MEDAN Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan mendapat peluang untuk memperluas pasar setelah Ketua Dewan Kerajinan Na
PEMERINTAHAN
BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa KPK melakukan operasi senyap dan mengamankan sejumlah orang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Salah satu informasi yang beredar menyebut seorang kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Bogor turut diamankan.Baca Juga:
Namun, KPK memastikan kegiatan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut bukan OTT.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi mengenai adanya OTT di Kabupaten Bogor tidak benar.
"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (20/8).
Meski membantah adanya OTT, Budi membenarkan bahwa tim KPK memang sedang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor.
Menurut dia, kegiatan tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.
Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima KPK dari masyarakat.
"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ucap Budi.
Budi mengatakan KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila waktunya sudah tepat.
"Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," lanjutnya.
Sebelum klarifikasi KPK, muncul informasi bahwa lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi penangkapan di wilayah Kabupaten Bogor.
Salah satu sumber internal KPK menyebut ada enam orang yang dibawa dalam kegiatan tersebut.
Sumber itu juga menyebut salah satu pejabat yang diamankan merupakan kepala dinas.
"Ada 6 orang yang dibawa, kepala dinas," ujar sumber di internal KPK melalui sambungan tertulis, Kamis (20/8).
Sumber tersebut juga menyebut KPK masih melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Namun, informasi mengenai OTT itu kemudian dibantah secara resmi oleh KPK.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto mengenai informasi yang menyebut adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diamankan KPK.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, KPK menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bogor bukan operasi tangkap tangan.
Lembaga antirasuah itu menyatakan kegiatan tersebut merupakan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak sebagai tindak lanjut laporan masyarakat.
KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani maupun identitas pihak-pihak yang dimintai keterangan.* (cn/ad)
MEDAN Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan mendapat peluang untuk memperluas pasar setelah Ketua Dewan Kerajinan Na
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL