Sering Stres & Depresi Ringan: Studi Ungkap Pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi Kesehatan Mental
MEDAN Kesibukan dan padatnya aktivitas perkotaan dapat membuat seseorang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Salah satu pilihan
KESEHATAN
JAKARTA — Kejaksaan Agung menghadirkan ahli perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, dalam sidang praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam persidangan tersebut, Yunus menegaskan bahwa perkara TPPU dapat disidik, dituntut, dan diperiksa di pengadilan tanpa harus menunggu tindak pidana asal terbukti terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap.
"Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU, tidak perlu. Sangat banyak sekali alasan ya," kata Ahli Perbankan dan TPPU, Yunus Husein, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).Baca Juga:
Yunus merupakan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut dia, penyidikan perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, TPPU juga dapat diproses secara mandiri atau stand alone.
"Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone secara mandiri tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi," jelas dia.
Yunus menjelaskan bahwa penyidik dapat menelusuri harta kekayaan yang tidak sesuai dengan catatan resmi ataupun sumber penghasilan seseorang.
Dalam perkara TPPU, menurut dia, fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana yang menghasilkan uang, tetapi juga pada harta atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.
"Nah bedanya kalau pencucian uang itu dia objeknya umumnya harta kekayaan, bisa uang, bisa aset hasil tindak pidana. Jadi dalam TPPU pendekatannya yang dipakai adalah follow the money atau follow the asset," ucapnya.
Yunus mengatakan keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara TPPU.
Penelusuran terhadap aset juga dapat digunakan untuk mengejar hasil kejahatan agar dapat dirampas untuk negara.
"Sehingga keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana itu sangat penting untuk bukan saja mengungkap TPPU, tapi sebenarnya yang harus diberantas adalah tindak pidana asal yang diberantas oleh pendekatan follow the money ini dengan mengejar asetnya, dirampas untuk negara," imbuh dia.
MEDAN Kesibukan dan padatnya aktivitas perkotaan dapat membuat seseorang membutuhkan waktu untuk beristirahat sejenak. Salah satu pilihan
KESEHATAN
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menelusuri asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah akan mempercepat pembahasan revisi UndangUndang Narkotika dan Psikotropika untuk mengatasi kelebihan kapasitas atau ov
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan arahan baru kepada relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) terkai
POLITIK
MEDAN Mantan Kepala Dusun (Kadus) IV di Kabupaten Langkat, Sugimin, divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana ganti rugi lahan maka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyiapkan 1.820 personel gabungan TNIPolri dan unsur pemerintah daerah untuk mengamankan pelaksanaan Mudzakarah In
NASIONAL
KISARAN Sebanyak 9.273 data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengalami perubah
EKONOMI
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan akan menindak tegas Letkol Inf Arman yang diduga meny
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah m
PERISTIWA
TAPTENG Bayi perempuan berusia sekitar 3 bulan ditemukan dalam kondisi hidup di pinggir jalan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupate
PERISTIWA