Survei Median: 48,9 Persen Publik Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Masih Bebas
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
Karena itu, penanganan kerusuhan tidak seharusnya diserahkan kepada kelompok masyarakat.
"Bagaimanapun urusan menjaga keamanan menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar itu adalah tugasnya kepolisian RI," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Bivitri bahkan menegaskan kewenangan menjaga keamanan tersebut bukan tugas ormas.
Menurut dia, pelibatan kelompok masyarakat dalam penanganan kerusuhan dapat menjadi persoalan hukum.
"Bahkan juga bukan tentara, apalagi kalau ormas. Jadi enggak boleh, jelas itu artinya dia melanggar hukum," jelas dia.
Menurut Bivitri, negara telah memiliki aparat yang bertugas menangani persoalan keamanan, terutama kepolisian.
Karena itu, apabila terjadi benturan antarkelompok masyarakat, penyelesaiannya tidak dilakukan dengan menghadapkan kelompok masyarakat lainnya.
"Kalau kita baca Max Weber misalnya, itu monopoly on violence itu yang memiliki adalah negara. Siapakah negaranya? Kepolisian," tegas dia.
Perdebatan mengenai keterlibatan ormas dalam penanganan kerusuhan mencuat setelah Ketua DPP GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, turun ke lokasi kericuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis.
Dalam video yang beredar di media sosial, Hercules terlihat turun dari mobil dan menyerukan kata "pulang" kepada orang-orang yang berada di pinggir jalan.
Kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, mengatakan seruan tersebut dimaksudkan untuk meminta massa meninggalkan lokasi.
"Seruan untuk 'pulang' justru dapat dimaknai sebagai imbauan agar masyarakat atau massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi sudah tidak kondusif," kata Wilson, Sabtu (29/8/2026).
JAKARTA Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejaht
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik. Angka ter
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan meminta hasil reses anggota DPRD Kota Medan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera diterjemahkan menj
PEMERINTAHAN
OlehEben E. Siadari TIBANYA Pangeran Harry dan keluarga di Bandara Birmingham, Inggris, 26 Agustus 2026 lalu, tidak menjadi berita utama di
OPINI
MEDAN Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Muhammad Rafi dalam perkara produksi vape yang mengandung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelibatan organisasi masyarakat atau ormas untuk membubarkan massa yang rusuh dinilai berisiko memicu konflik horizontal. Pakar
HUKUM DAN KRIMINAL