Merasa Diping-pong Antar-Pengadilan, Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Ketiga Lawan Kejagung

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung). Gugatan kali ini menjadi pengajuan ketiga setelah dua permohonan sebelumnya ditolak karena persoalan kewenangan pengadilan.

Kuasa hukum Lodewyk, Otto Cornelis (OC) Kaligis, menilai kliennya seperti diping-pong antar-pengadilan akibat persoalan kewenangan tersebut. Dia menyebut substansi perkara belum pernah diperiksa secara mendalam.

"Ada surat dari PT (Pengadilan Tinggi) dan juga putusan dari (PN) Jakarta Pusat bahwa ini mesti (kewenangan PN) Jakarta Selatan. Makanya mestinya pada waktu itu sudah diputus, malah dibolak-balik," kata Kaligis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Menurut Kaligis, PN Jakarta Selatan sebelumnya menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan praperadilan Lodewyk. Gugatan kemudian diajukan ke PN Jakarta Pusat, tetapi pengadilan tersebut juga menyatakan tidak memiliki kewenangan.

"Ini lucu. Pertama, di sini dikatakan bukan wewenang pengadilan. Kemudian, Jakarta Pusat mengatakan ini wewenang pengadilan. Jadi substansinya tidak pernah diperiksa, kan?" ujarnya.

Dua Praperadilan Sebelumnya Ditolak

PN Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Pengadilan berpendapat tindakan upaya paksa terhadap Lodewyk tidak dilakukan di wilayah hukum PN Jakarta Selatan.

Lodewyk kemudian mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, hakim tunggal Muhammad Firman Akbar juga menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Putusan itu dibacakan pada Senin (24/8/2026). Hakim mempertimbangkan kedudukan termohon, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berada di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan.

Atas pertimbangan tersebut, PN Jakarta Pusat menyatakan perkara praperadilan menjadi kewenangan PN Jakarta Selatan. Hakim juga menilai lokasi dilakukannya upaya paksa bukan patokan yang tepat untuk menentukan kewenangan relatif dalam perkara praperadilan.

Lodewyk Persoalkan Penangkapan hingga Penahanan

Dalam gugatan ketiganya di PN Jakarta Selatan, Lodewyk meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum Kejagung tidak sah. Tindakan tersebut meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Kuasa hukum meminta seluruh surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan yang diterbitkan Jampidsus Kejagung dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pihak Lodewyk juga meminta Kejagung mengeluarkan kliennya dari Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan mengembalikan barang bukti yang telah disita.

Barang bukti yang dimaksud antara lain dokumen memo Sekretariat Kabinet, berkas kerja sama lembaga, hingga sejumlah telepon seluler.

Kaligis juga mengklaim Lodewyk tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia menilai kondisi tersebut menjadi dasar pihaknya menyebut perkara tersebut sebagai kriminalisasi.

"Dia enggak pernah diperiksa (sebelumnya). Dituduh mencuri masa enggak bisa klarifikasi? Makanya saya katakan ini perkara penuh dengan kriminalisasi," kata Kaligis.

Kuasa hukum turut mempersoalkan penangkapan Lodewyk pada 3 Juni 2026. Menurut mereka, Lodewyk saat itu hendak memenuhi panggilan pemeriksaan BPKP pada 7 Juni 2026 untuk memberikan klarifikasi.

Kaligis juga menyebut jaksa tidak menghadirkan saksi fakta dalam dua sidang praperadilan sebelumnya untuk membuktikan keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Kita memang mengatakan ini enggak ada saksi-saksinya. Karena Pusung tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Pihak Lodewyk berencana menghadirkan kliennya secara daring dalam persidangan. Mereka juga membuka kemungkinan konfrontasi dengan sejumlah pihak terkait perkara.

Sidang Dilanjutkan Senin

Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro menunda persidangan praperadilan hingga Senin (7/9/2026). Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak Kejaksaan Agung.

Lodewyk akan dihadirkan secara daring melalui platform Zoom dalam persidangan tersebut. Hakim mengatakan pengajuan persidangan melalui Zoom baru diterima pada Jumat dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan tim teknologi informasi.

Sebelum sidang ditutup, hakim mengingatkan pihak pemohon dan termohon menjaga integritas proses peradilan. Kedua pihak juga diminta tidak melakukan tindakan transaksional selama proses hukum berlangsung.

"Apabila ada orang atau pihak mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan, silakan laporkan orang itu ke Mahkamah Agung," tegas Sulistyo.

Adapun seluruh dalil dan permintaan yang diajukan Lodewyk dalam praperadilan ketiga ini masih akan diperiksa dalam persidangan. Kejagung akan menyampaikan jawaban pada sidang lanjutan.* (k/dh)

Kejagung Sita Aset Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Senilai Rp8,4 Miliar, Ada Rolex hingga Mobil Mewah!

Tuding Ada Kriminalisasi, OC Kaligis Bongkar Alasan Ngotot Ajukan Praperadilan Ketiga Kalinya untuk Eks Wakil Kepala BGN

Sidang Perdana Praperadilan di PN Jaksel, Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Merasa Dikriminalisasi

Hakim Sebut Tan Kian Beri Rp40 Miliar ke Eks Jampidsus Febrie, Kejagung Buka Suara

Jejak Transaksi Febrie Adriansyah Diburu, Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan

WNA Diperiksa dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Ungkap Perannya