JAKARTA – Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Temuan tersebut antara lain kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, dugaan pungutan terhadap warga binaan, hingga keberadaan kamera pengawas atau CCTV di salah satu bangunan yang disebut sebagai hunian mewah.
Anggota Ombudsman RI Syafrida mengatakan kartu rumah sakit atas nama Hansen Setiawan ditemukan di salah satu bangunan di area Lapas Cibinong.Baca Juga:
Menurut Syafrida, Hansen merupakan Direktur Utama PT Sentra Usahatama yang terpidana dalam perkara importasi gula.
"Kami menemukan juga adanya kartu Rumah Sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usahatam terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area Lapas kelas 2A Cibinong," kata Syafrida dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9).
Selain kartu rumah sakit, Ombudsman juga mengungkap dugaan pungutan liar terhadap warga binaan di salah satu blok Lapas Cibinong.
Syafrida mengatakan pungutan tersebut disebut mencapai Rp150.000 per minggu.
"Itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan, jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara," katanya.
Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil sidak Ombudsman pada 23 September 2026.
Dalam sidak itu, tim menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas lengkap di area Lapas Cibinong.
Bangunan tersebut dilengkapi ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga.
Ombudsman juga meminta keterangan salah seorang penghuni fasilitas tersebut.
Orang tersebut disebut berstatus warga binaan atau narapidana dan mengaku membayar untuk bisa menempati fasilitas tersebut.
Sementara pihak lapas menyatakan bangunan dengan fasilitas lengkap tersebut merupakan rumah dinas jabatan.
Selain fasilitas di dalam bangunan, Ombudsman juga menemukan keberadaan CCTV di salah satu hunian yang diperiksa.
Syafrida mengatakan pihaknya menemukan CCTV di rumah berwarna putih.
Namun, Ombudsman belum mengetahui apakah kamera pengawas tersebut berfungsi atau tidak.
"Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya. Ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui," kata Syafrida di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9).
Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto.
Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (28/9), Wisnu mengatakan tidak terdapat CCTV di area rumah dinas pejabat.
Menurut dia, kamera pengawas hanya dipasang di blok-blok lapas.
Perbedaan keterangan itu muncul ketika anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan keberadaan CCTV di area bangunan yang dilengkapi sejumlah fasilitas tersebut.
"Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV enggak, Pak?" tanya Yanuar.
Wisnu menjawab tidak ada CCTV di area rumah dinas pejabat. Dia menyebut CCTV hanya dipasang di blok-blok lapas.
Yanuar kemudian mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di area tersebut.
"Kenapa tidak ada? Anda 3 tahun loh di sana. Menurut Anda penting enggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?" tanya Yanuar.
Yanuar juga mempertanyakan kemungkinan tidak dipasangnya CCTV berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada warga binaan.
"Apa hanya untuk menutup-nutupi memberikan fasilitas kepada warga binaan?" tanya Yanuar.
"Tidak, bapak," jawab Wisnu.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong kini menjadi bagian dari proses investigasi internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sebanyak lima pejabat Lapas Kelas IIA Cibinong telah dinonaktifkan selama proses investigasi berlangsung.
Kelima pejabat tersebut adalah Kalapas Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Kamtib Adi Nugroho, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Yhosep Jhon Ferry, dan Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Deni Sugiarto.
Sementara itu, temuan mengenai kartu rumah sakit, dugaan pungli, fasilitas bangunan, dan keberadaan CCTV masih menjadi bagian dari pemeriksaan serta pendalaman pihak terkait.
Perbedaan keterangan mengenai CCTV juga perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lokasi yang diperiksa Ombudsman.* (cn/ad)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
