Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
Menurut Tifa, keterangan tersebut perlu dikonfirmasi dengan dokumen ijazah yang dimiliki Jokowi.
"Analoginya tuh jelas sekali. Ketika saksi menunjukkan *screenshot, *potongan-potongan dari postingan saya, jaksa menunjukkan akun aktif saya. Lalu apa bedanya dengan ketika advokat bertanya, 'Anda melihat ijazah?' Maka, kita minta jaksa untuk menunjukkan ijazahnya," tegasnya.
Tifa menekankan bahwa persidangan merupakan tempat untuk menguji bukti dan keterangan yang diajukan para pihak.
Karena itu, ia ingin mengetahui apakah ijazah yang disebut pernah dilihat oleh saksi sama dengan dokumen yang menjadi barang bukti dalam perkara.
"Ini adalah uji materi. Sementara jaksa diizinkan untuk membuka akun saya tanpa izin saya lho. Membuka akun saya untuk menjadi fakta persidangan tanpa izin saya sebagai pemilik akun," protesnya.
Selain soal ijazah, Abdullah Alkatiri juga mempertanyakan penyebutan Jokowi sebagai saksi oleh JPU.
Menurut Abdullah, Jokowi merupakan pihak yang melaporkan perkara tersebut sehingga tim hukum Tifa mempertanyakan dasar penyebutan Jokowi sebagai saksi.
"Nah, di opening statement JPU tadi, selalu menyatakan Jokowi sebagai saksi, Jokowi sebagai saksi. Kami protes! Kan Jokowi kan pelapor. Lah kok sebagai saksi? Akhirnya kami curiga, ini ke mana arahnya ini?" kata Abdullah.
Ia mengatakan tim hukum Tifa akan tetap menyampaikan keberatan apabila Jokowi ditempatkan sebagai saksi.
Menurut dia, keberatan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.
"Karena Jokowi adalah pelapor, bukan saksi. Sesuai dengan dakwaan. Dakwaan itu Pasal 433, 434, dan sebagainya, itu semua adalah laporan Jokowi. Lah kok bisa Jokowi sebagai saksi?" ujar Abdullah.
Abdullah juga mempersoalkan keterangan pelapor lain yang menurut dia tidak berkaitan dengan pasal yang didakwakan kepada Tifa.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN