Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
Apabila denda tersebut tidak dibayar, Nur Erdian dituntut menjalani pidana tambahan berupa kurungan selama 10 hari.
Sementara Heny Afrianti dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.
Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif ketiga Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam perkara ini, Nur Erdian disebut menjabat sebagai Plt Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) sekaligus pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi.
Sementara Heny Afrianti merupakan pihak swasta dari PT Whiz Digital.
Keduanya didakwa terlibat dalam dugaan suap pengadaan proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran Rp840 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.
Dalam dakwaan, penyedia jasa disebut diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek jaringan internet tersebut.
Total fee yang diminta disebut mencapai sekitar Rp175 juta.
Pada Desember 2025, PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang success fee sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian.
Uang tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan operasional dan kepentingan pribadi.
Perkara ini kemudian berkembang menjadi operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN