Rapor 2 Tahun HAM Era Prabowo, DPR Sebut Hak Rakyat Menang Hingga Ruang Kritik Tetap Terbuka
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
Khalid pun menyatakan tidak akan kembali bekerja sama dengan Ibnu Mas'ud.
Khalid dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 yang juga menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
- Mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
- Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.
- Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar.
Baca Juga:
Nilai tersebut mengacu pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2023–2024 di Kementerian Agama.Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.
Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar.
Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.
Atas perkara tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Keterangan Khalid dalam persidangan mengungkap alasan pihak Uhud Tour menerima tawaran pemberangkatan haji khusus melalui PT Muhibbah Mulia Wisata.
Namun, dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara kuota haji tersebut tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti dan pembuktian di pengadilan.* (km/ad)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencatat sejumlah capaian dalam
NASIONAL
JAKARTA Bob Hasan menyoroti pentingnya perubahan pola kerja aparat penegak hukum seiring hadirnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)
NASIONAL
JAKARTA Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengakui uang sebesar 354.500 dolar Amerika Serikat (AS) yang menjadi barang bukti dalam kasu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak pada penutupan perdagangan Selasa (20/10/2026). IHSG menguat 282,28 poin atau 5,65 ke
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Selasa (20/10/2026). Rupiah naik 54 poin a
EKONOMI
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak para ibu menanamkan nilai kesetaraan gender kepada anak sejak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masih banyak persoalan yang perlu dievaluasi setelah dua tahun pemer
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas secara otomatis mulai tahun ajaran
NASIONAL
DELI SERDANG Bentrokan antarorganisasi masyarakat (ormas) terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, S
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, mengapresiasi Presiden Prabow
PENDIDIKAN