Percaya Tawaran Haji Tanpa Antrean, Khalid Basalamah Ungkap Fakta di Persidangan

JAKARTA — Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengaku percaya terhadap tawaran pemberangkatan haji khusus yang disampaikan Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, untuk keberangkatan pada 2024.

Khalid mengatakan, ia menerima tawaran tersebut karena menganggap skema penggunaan kuota haji khusus yang ditawarkan Ibnu Mas'ud merupakan mekanisme resmi yang dapat digunakan untuk memberangkatkan jemaah pada tahun yang sama.

Baca Juga:

• Dua Tahun Prabowo-Gibran, PKS Soroti Keracunan MBG hingga Polemik Ijazah

"Seingat saya bahasanya itu ada visa yang bisa digunakan resmi," kata Khalid saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Khalid menjelaskan, sebelum menerima tawaran tersebut, pihak Uhud Tour telah membayar biaya pemberangkatan jemaah menggunakan visa furoda atau visa mujamalah.

Namun, Ibnu Mas'ud kemudian menawarkan skema pemberangkatan melalui kuota haji khusus yang memungkinkan jemaah berangkat pada tahun yang sama tanpa harus menunggu antrean berdasarkan nomor porsi.

Menurut Khalid, salah satu alasan dirinya mempercayai tawaran tersebut adalah status PT Muhibbah Mulia Wisata yang telah memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Justru karena dia sudah punya PIHK, maka kami lebih percaya lagi karena PIHK pasti punya kuota," ujarnya.

Khalid mengatakan, saat itu PT Zahra Oto Mandiri masih tergolong perusahaan baru sehingga belum dapat mengurus kuota haji sendiri.

Karena itu, ia menerima tawaran agar pemberangkatan jemaah dilakukan melalui PT Muhibbah Mulia Wisata.

Setelah menyepakati tawaran tersebut, pihak Uhud Tour menarik dana yang sebelumnya telah dibayarkan untuk visa furoda dan mengalihkannya sebagai pembayaran skema pemberangkatan haji khusus melalui perusahaan milik Ibnu Mas'ud.

Khalid menyebut pihaknya memahami pembayaran sebesar 4.500 dolar Amerika Serikat (AS) per jemaah sebagai biaya visa haji khusus yang dapat digunakan untuk berangkat pada 2024.

Ia mengaku tidak mengetahui bahwa pembayaran tersebut berkaitan dengan biaya atau fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan.

"Tidak, saya enggak paham sama sekali kalau itu percepatan. Kami cuma tahu ini ada visa dan visa itu bisa dipakai," kata Khalid.

Dalam persidangan, Khalid juga menjelaskan bahwa pengurusan administrasi pemberangkatan jemaah diserahkan kepada Ibnu Mas'ud dan stafnya.

Pihak Uhud Tour, menurut dia, hanya menyiapkan jemaah dan memenuhi pembayaran yang diminta.

Baca Juga:

• Hercules Geruduk Kementerian ATR/BPN, Tagih Nusron Wahid soal Sengketa Lahan 65 Hektare

Selain menawarkan pemberangkatan menggunakan kuota haji khusus, Ibnu Mas'ud disebut menawarkan penempatan jemaah Uhud Tour di maktab VIP.

Khalid mengatakan, dirinya sempat ditawari penempatan di maktab 112.

Namun, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa maktab tersebut telah diambil jemaah Malaysia sehingga penempatan yang tersedia adalah maktab 111.

Khalid mengaku menyetujui penempatan tersebut setelah mendapat penjelasan mengenai biaya yang harus dibayarkan.

Namun, sekitar tiga pekan sebelum keberangkatan haji, pihak Uhud Tour justru diberi tahu bahwa jemaahnya harus berpindah dari maktab 111 ke maktab 116.

Ia juga mengungkapkan bahwa tenda yang semestinya ditempati jemaah Uhud Tour ternyata telah digunakan jemaah lain.

Menurut Khalid, kondisi tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Pengalaman itu membuatnya kecewa terhadap pelayanan yang diterima.

Khalid pun menyatakan tidak akan kembali bekerja sama dengan Ibnu Mas'ud.

Khalid dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 yang juga menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, yakni:

- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
- Mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
- Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.
- Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar.

Baca Juga:

• Ustaz Khalid Basalamah Bersaksi di Sidang Yaqut, Akui Kembalikan USD 554.500 ke KPK

Nilai tersebut mengacu pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2023–2024 di Kementerian Agama.Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.

Atas perkara tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan Khalid dalam persidangan mengungkap alasan pihak Uhud Tour menerima tawaran pemberangkatan haji khusus melalui PT Muhibbah Mulia Wisata.

Namun, dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara kuota haji tersebut tetap harus dinilai berdasarkan alat bukti dan pembuktian di pengadilan.* (km/ad)

Dua Tahun Prabowo-Gibran, PKS Soroti Keracunan MBG hingga Polemik Ijazah

Hercules Geruduk Kementerian ATR/BPN, Tagih Nusron Wahid soal Sengketa Lahan 65 Hektare

Ustaz Khalid Basalamah Bersaksi di Sidang Yaqut, Akui Kembalikan USD 554.500 ke KPK

Kepala Unit dan Mantri BRI Sei Kepayang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi KUR, Kerugian Negara Capai Rp15,65 Miliar

195 KTP Warga Jadi Alat Pengajuan KUR, Dua Eks Pegawai BRI Sei Kepayang Terseret Kasus Korupsi

Genap 2 Tahun Jadi Presiden: Harta Prabowo Tercatat Naik Rp4,5 Miliar, Kini Capai Rp2,06 Triliun, Tanpa Utang