JAKARTA – Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut menyoroti tidak adanya batas maksimal jumlah anggota Wantimpres yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gugatan muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026.Baca Juga:
Jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), yang masing-masing memiliki sembilan anggota Wantimpres selama masa pemerintahan mereka.
Ketua Wantimpres Pratikno memilih menunggu proses hukum di MK.
Ia menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
"Itu anu MK lah ya, kita tunggu pembahasan di MK ya," ujar Pratikno.
Anggota Wantimpres Anwar Usman juga memberikan tanggapan serupa ketika dimintai komentar mengenai gugatan tersebut.
"Ya kita tunggu sajalah," ucap paman Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.
Pemohon Minta Jumlah Anggota Wantimpres Dibatasi
Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres diajukan oleh seorang warga bernama Muhamma Riziq Maulana.
Dalam permohonannya, pemohon menilai ketentuan yang menyerahkan jumlah anggota Wantimpres kepada kebutuhan Presiden tanpa menetapkan batas maksimal berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
"Ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN," bunyi berkas permohonan tersebut, dilansir dari situs web resmi MK, Selasa, 20 Oktober 2026.
Pemohon mengusulkan agar jumlah anggota Wantimpres dibatasi maksimal sembilan orang.
Menurut dia, pembatasan tersebut tetap memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan anggota sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Sintesis paling adil dan konstitusional bukanlah meniadakan batasan sama sekali, melainkan memadukan fleksibilitas tersebut dengan batas maksimal yakni sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang sesuai kebutuhan Presiden, sehingga diskresi Presiden tetap terlindungi tanpa melanggar tata kelola APBN yang efisien," tulis pemohon dalam berkas permohonannya.
Hak Keuangan Anggota Wantimpres Capai Rp 76,5 Juta per Bulan
Selain jumlah anggota, gugatan tersebut turut menyoroti besaran hak keuangan dan fasilitas yang diterima para anggota Wantimpres.
Pada era SBY, hak keuangan anggota Wantimpres disebut sekitar Rp 17,5 juta per bulan sebelum disetarakan dengan pejabat tertentu.
Sementara pada era Jokowi, anggota menerima hak keuangan sekitar Rp 17,5 juta per bulan dan ketua sekitar Rp 18,5 juta per bulan.
Di era pemerintahan Prabowo, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres mencapai Rp 76,5 juta per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.
Mereka juga memperoleh fasilitas setara menteri dan sekretaris pribadi.
Perubahan jumlah anggota terjadi setelah revisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menghapus pembatasan jumlah anggota yang sebelumnya berlaku.
Pemohon menilai, pengangkatan anggota dalam jumlah besar yang disertai hak keuangan dan fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, terutama ketika anggaran pemerintah menghadapi tekanan.
Soroti 36 Penasihat Presiden
Dalam permohonannya, pemohon juga menyinggung keberadaan 10 Penasihat Khusus Presiden.
Jika digabungkan dengan 26 anggota Wantimpres, terdapat 36 orang yang memberikan nasihat kepada Presiden.
Menurut pemohon, jumlah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi struktur lembaga penasihat Presiden.
Ia juga mengingatkan risiko pembengkakan jumlah anggota seperti yang pernah terjadi pada Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa lalu.
"Pengalaman historis tersebut menunjukkan adanya risiko penambahan jumlah anggota lembaga penasihat Presiden secara signifikan ketika tidak terdapat batasan jumlah anggota yang ditetapkan secara tegas," tulis pemohon.
Pemohon turut menyoroti pengangkatan 26 anggota Wantimpres melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 pada 2 Oktober 2026.
Gugatan ini menempatkan persoalan jumlah anggota lembaga penasihat Presiden dan penggunaan anggaran negara sebagai pokok perdebatan.
Pemohon menginginkan adanya batas maksimal anggota agar Presiden tetap memiliki keleluasaan memilih penasihat, tetapi pengelolaan APBN dapat berlangsung lebih efisien.
Adapun tanggapan Pratikno dan Anwar Usman menunjukkan bahwa keduanya memilih menunggu proses pembahasan di Mahkamah Konstitusi.
Perkara tersebut selanjutnya akan bergantung pada proses persidangan dan pertimbangan hukum MK.
* (tm/ad)
JAKARTA Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
