Penggeledahan Hari Ketiga di Sekretariat DPRD Riau, Proses Penyelidikan Kasus SPPD Fiktif Berlanjut

PEKANBARU  – Proses penggeledahan di Sekretariat DPRD Riau yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau memasuki hari ketiga. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang sedang ditangani pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengungkapkan bahwa selama dua hari pertama penggeledahan, tim penyidik baru berhasil menyita sekitar 25 persen dari total 4.000-an item yang dicari. “Tadi malam penggeledahan selesai sekitar pukul 00.30 WIB. Dari jumlah total item yang harus diamankan, baru sekitar 25 persen yang berhasil disita. Proses ini akan dilanjutkan hari ini, yang merupakan hari ketiga penggeledahan,” ujar Anom, Kamis (12/9/2024) di Mapolda Riau.

Dalam penggeledahan yang berlangsung malam sebelumnya, tim penyidik fokus menyita dokumen, alat elektronik, dan barang bukti lainnya dari berbagai ruangan di Sekretariat DPRD Riau. “Dokumen dan barang bukti lainnya telah dibawa. Ruangan yang digeledah masih seputar Sekretariat DPRD, termasuk staf AKD, bagian umum, hingga ruang Sekretaris DPRD Riau,” tambah Anom.

Penggeledahan ini dimulai sejak Selasa (10/9/2024) pagi, dengan tim Subdit Tipikor dan Sundit Siber Reskrimsus Polda Riau yang melakukan tindakan ini setelah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus SPPD fiktif yang sudah masuk ke tahap penyidikan sejak 12 Juli 2024.

Proses penyidikan kasus ini telah melibatkan pemeriksaan terhadap 30 saksi, termasuk Sekretaris DPRD Riau, Muflihun. Setelah status kasus naik ke tahap penyidikan, jumlah saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang. Pemeriksaan ini mencakup pegawai DPRD, maskapai penerbangan, dan berbagai pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

Kasus SPPD fiktif ini menjadi sorotan utama karena melibatkan potensi penyalahgunaan anggaran dan administrasi perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penggeledahan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Riau adalah bagian dari upaya untuk mengungkap fakta dan mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses hukum selanjutnya.

Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus mengusut kasus ini dengan transparansi dan profesionalisme, memastikan bahwa setiap bukti dan informasi yang relevan dapat terungkap secara menyeluruh. Proses penyidikan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya praktik serupa di masa depan.

(K/09)