Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
INDIA -Ketegangan kembali memuncak di wilayah Kashmir yang diperebutkan, dengan baku tembak sengit terjadi antara tentara India dan Pakistan pada Sabtu (26/4).
Insiden tersebut berlangsung sepanjang malam setelah penembakan mematikan yang dilakukan oleh pasukan Pakistan, yang dituduh oleh India sebagai bagian dari serangan terhadap warga sipil di Kashmir.
Baku tembak tersebut terjadi antara pasukan India dan Pakistan di sepanjang Garis Kontrol (LoC), yang membatasi wilayah Kashmir yang dikuasai kedua negara.
Menurut tentara India, penembakan dilakukan oleh beberapa pos militer Pakistan, yang memicu respons dari pasukan India dengan tembakan balasan menggunakan senjata ringan. Meskipun demikian, tidak ada korban yang dilaporkan dalam insiden ini.
Krisis yang Semakin Memanas
Kashmir, wilayah yang diperebutkan sejak India dan Pakistan merdeka pada 1947, kembali menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. India menuduh Pakistan mendukung "terorisme lintas batas", mengacu pada serangan terbaru terhadap warga sipil di Pahalgam yang menewaskan 26 orang.
India menyebutkan bahwa dua orang di antara para pelaku serangan adalah warga negara Pakistan dan terkait dengan kelompok teroris Lashkar-e-Taiba.
Sebagai balasan, Pakistan membantah keterlibatannya dalam serangan tersebut dan menuduh India menggunakan insiden itu untuk memfitnah pemerintah Pakistan.
Pakistan juga memperingatkan India bahwa setiap upaya untuk menghentikan pasokan air dari Sungai Indus akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Reaksi Internasional dan Langkah-Langkah Diplomat
PBB dan komunitas internasional mendesak kedua negara untuk mengurangi ketegangan dan menunjukkan "pengekangan diri maksimal" agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump meremehkan ketegangan tersebut dan berpendapat bahwa perselisihan ini akan "diselesaikan, dengan satu atau lain cara."
Di tingkat diplomatik, India dan Pakistan saling mengusir diplomat dan menangguhkan hubungan bilateral. India telah menangguhkan perjanjian pembagian air dengan Pakistan, menutup perbatasan darat utama, serta menurunkan hubungan diplomatik.
Sebagai respons, Pakistan juga mengusir diplomat India dan membatalkan visa untuk warga negara India, kecuali bagi peziarah Sikh.
Krisis yang Berkepanjangan di Kashmir
Konflik Kashmir telah berlangsung sejak lama, dengan kedua negara yang terus berselisih mengenai wilayah ini. Sejak 1989, kelompok pemberontak di Kashmir yang dikuasai India telah melancarkan pemberontakan, menuntut kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan.
Kedua negara pernah terlibat dalam tiga perang besar sejak 1947, dan ketegangan terbaru ini semakin memperburuk situasi.
Situasi ini mengingatkan pada konflik 2019, ketika serangan bunuh diri di Kashmir menewaskan 41 tentara India dan memicu serangan udara India ke Pakistan, membawa kedua negara ke ambang perang habis-habisan.*
(tb/J006)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
BENER MERIAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi ma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Surya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pro
NASIONAL
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut bergabungnya komedian Narji sebagai tambahan kekuatan bagi partai, khususnya di Provinsi
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajar
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung proses pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung pelaksanaan kegiatan nasional S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN