Sambut Hari Santri Nasional 2026, Forum Pesantren Tanjab Timur Gelar Ngaji Bareng Gus Muwafiq
TANJUNG JABUNG TIMUR Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan ngaji bareng bersama G
NASIONAL
BERLIN – Pemerintah Jerman tengah mengkaji langkah kontroversial untuk menghapus salah satu dari sembilan hari libur nasional yang ada saat ini.
Kebijakan ini digagas sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi di tengah kekhawatiran tentang rendahnya jam kerja rata-rata pekerja Jerman dibanding negara-negara maju lainnya.
Mengutip laporan The Economics, Rabu (11/6/2025), data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2023, pekerja Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun.
Angka ini adalah yang terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja Amerika Serikat bekerja 1.705 jam per tahun, sementara di Yunani mencapai 1.897 jam.
Menurut Clemens Fuest, Kepala Institut Ifo di Munich, penghapusan satu hari libur nasional berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman hingga €8 miliar atau setara dengan Rp140 triliun setiap tahunnya.
"Langkah ini dapat membantu pendanaan sektor penting seperti pertahanan dan infrastruktur," ujar Fuest.
Selain hari libur nasional, Jerman juga memiliki hari libur regional yang bervariasi di tiap negara bagian. Misalnya, Thuringia merayakan Hari Anak Sedunia, Saxony memiliki Hari Doa dan Peringatan, dan Bavaria memimpin dengan total 13 hari libur dalam setahun.
Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan aktivitas ekonomi lintas wilayah, termasuk sektor logistik dan transportasi yang terganggu karena jadwal libur berbeda.
Sementara sejumlah pelaku bisnis menyambut baik usulan ini—bahkan ada yang mengusulkan penghapusan dua hari libur—serikat buruh Jerman menolak keras rencana tersebut, menilai kebijakan ini bisa merusak keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance) para pekerja.
Sebagai perbandingan, Denmark telah lebih dulu mengambil langkah serupa pada 2023 dengan menghapus Hari Doa Besar demi membiayai belanja militer. Meski menuai protes, kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Kini, mata dunia menanti apakah Jerman akan mengikuti jejak Denmark untuk mereformasi budaya kerjanya demi mempertahankan daya saing ekonomi di era global.*
(cb/j006)
TANJUNG JABUNG TIMUR Forum Komunikasi Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan ngaji bareng bersama G
NASIONAL
BATU BARA Komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dalam mendukung upaya penanggulangan pe
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., membuka Talk Show Edukatif Jilid II bertema Pemuda Bersatu Melawan Kekerasan terhadap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan meminta masukan dari para profesor dan pakar untuk mencari strategi penanganan kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pilihan HP harga Rp2 jutaan pada 2026 semakin beragam untuk menunjang aktivitas seharihari, mulai dari bekerja, mengakses media s
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menawarkan potensi budidaya lobster di Kepulauan Nias kepada Jepang sebagai peluang kerja sam
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk menangani keba
NASIONAL
BINJAI Ketua Eksekutif Wilayah (EW) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sumatera Utara, Risky Fauzy Hasibuan, resmi melantik pe
PENDIDIKAN
JAKARTA Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menemui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI untuk meminta pengajuan hak angket terkait pol
POLITIK