Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Belum Rampung, Kadis PKPCKTR Pilih Bungkam: No Komen
MEDAN Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Februari 2026 hingga kini belum sepenuhnya dap
PEMERINTAHAN
BERLIN – Pemerintah Jerman tengah mengkaji langkah kontroversial untuk menghapus salah satu dari sembilan hari libur nasional yang ada saat ini.
Kebijakan ini digagas sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi di tengah kekhawatiran tentang rendahnya jam kerja rata-rata pekerja Jerman dibanding negara-negara maju lainnya.
Mengutip laporan The Economics, Rabu (11/6/2025), data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2023, pekerja Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun.
Angka ini adalah yang terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja Amerika Serikat bekerja 1.705 jam per tahun, sementara di Yunani mencapai 1.897 jam.
Menurut Clemens Fuest, Kepala Institut Ifo di Munich, penghapusan satu hari libur nasional berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman hingga €8 miliar atau setara dengan Rp140 triliun setiap tahunnya.
"Langkah ini dapat membantu pendanaan sektor penting seperti pertahanan dan infrastruktur," ujar Fuest.
Selain hari libur nasional, Jerman juga memiliki hari libur regional yang bervariasi di tiap negara bagian. Misalnya, Thuringia merayakan Hari Anak Sedunia, Saxony memiliki Hari Doa dan Peringatan, dan Bavaria memimpin dengan total 13 hari libur dalam setahun.
Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan aktivitas ekonomi lintas wilayah, termasuk sektor logistik dan transportasi yang terganggu karena jadwal libur berbeda.
Sementara sejumlah pelaku bisnis menyambut baik usulan ini—bahkan ada yang mengusulkan penghapusan dua hari libur—serikat buruh Jerman menolak keras rencana tersebut, menilai kebijakan ini bisa merusak keseimbangan hidup dan kerja (work-life balance) para pekerja.
Sebagai perbandingan, Denmark telah lebih dulu mengambil langkah serupa pada 2023 dengan menghapus Hari Doa Besar demi membiayai belanja militer. Meski menuai protes, kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Kini, mata dunia menanti apakah Jerman akan mengikuti jejak Denmark untuk mereformasi budaya kerjanya demi mempertahankan daya saing ekonomi di era global.*
(cb/j006)
MEDAN Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Februari 2026 hingga kini belum sepenuhnya dap
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Oknum camat di Kabupaten Deli Serdang yang sempat dinonaktifkan setelah menjadi sorotan publik kini kembali aktif bertugas.
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi L
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja jajaran PLN UP3 Rantau Prapat di Ruang Hijau Rumah Dinas Bupati Asaha
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi
PEMERINTAHAN
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
VANCOUVER Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 60 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandan
OLAHRAGA
JAKARTA Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru. Pe
NASIONAL