Penangkapan Tiga Wali Kota Oposisi Guncang Turki, CHP Kecam Operasi Politik Pemerintah Erdogan

TURKI -Pemerintah Turki kembali menuai sorotan setelah menangkap tiga wali kota dari Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, pada Sabtu pagi.

Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi yang tengah bergulir dan disebut-sebut sebagai manuver politik menjelang pemilu presiden 2028.

Ketiga wali kota yang ditangkap berasal dari wilayah selatan Turki, yakni Wali Kota Adana Zeydan Karalar, Wali Kota Antalya Muhittin Bocek, dan Wali Kota Adiyaman Abdurrahman Tutdere.

Menanggapi penangkapan tersebut, CHP mengeluarkan pernyataan keras, menyebut tindakan itu sebagai "operasi politik" yang bertujuan melemahkan partai oposisi usai kemenangan besar dalam pemilihan lokal tahun lalu.

CHP juga mengaitkan aksi ini dengan pemecatan kontroversial Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu pada Maret lalu, yang memicu aksi protes besar dan kericuhan di berbagai kota.

Presiden Erdogan diketahui terus meningkatkan tekanan terhadap lawan-lawan politiknya, khususnya setelah Imamoglu—yang dianggap sebagai penantang kuat Erdogan dalam Pilpres 2028—mulai mendapatkan dukungan luas dari publik.

Tak hanya CHP, Partai DEM yang pro-Kurdi dan menjadi kekuatan ketiga di parlemen juga mengecam keras penangkapan para pejabat terpilih tersebut. Pimpinan partai DEM, Tulay Hatimogullari, menyebut tindakan pemerintah sebagai bentuk "persekusi politik" dan pelecehan terhadap demokrasi.

"Persekusi terhadap pejabat terpilih harus dihentikan. Tidak menghormati keputusan rakyat di kotak suara menyebabkan keretakan yang dalam di masyarakat," tegas Tulay.

Sementara itu, Wali Kota Ankara, Mansur Yavas, dalam unggahan di platform X menyatakan ketegasannya untuk melawan ketidakadilan.

"Kami tidak akan tunduk pada ketidakadilan, pelanggaran hukum atau operasi politik," tulisnya.

Awal pekan ini, pihak kepolisian juga dilaporkan telah menangkap lebih dari 120 orang dalam penyelidikan yang sama di kota Izmir, kota terbesar ketiga di Turki.

Situasi politik di Turki kini memanas, dengan berbagai pihak mempertanyakan independensi hukum dan arah demokrasi di bawah pemerintahan Erdogan.*