WASHINGTON DC -Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global dengan mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 10% terhadap seluruh negara anggota BRICS, termasuk Indonesia.
Menurut Trump, BRICS merupakan aliansi yang dianggap mengancam dominasi ekonomi AS, khususnya dalam upaya melemahkan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
"BRICS dibentuk untuk mendegradasi dolar kita... Kita menghilangkan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, ini seperti kalah dalam perang dunia besar," tegas Trump dalam pernyataannya yang dikutip dari Reuters, Rabu (9/7/2025).
Tarif sebagai Respons Atas Tantangan Terhadap Dolar
Trump menyampaikan bahwa tarif ini akan diberlakukan kepada semua anggota BRICS tanpa pengecualian. Kebijakan ini pertama kali ia ungkapkan dalam rapat kabinet di Gedung Putih, Minggu (6/7) waktu setempat.
"Jika mereka anggota BRICS, mereka harus membayar tarif 10% dan mereka tidak akan lama menjadi anggota," ujarnya lantang.
Pernyataan Trump ini secara langsung menargetkan negara-negara yang kini tergabung dalam BRICS, yang telah berkembang menjadi 11 anggota, termasuk Indonesia, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Pernyataan Trump segera memicu reaksi dari para pemimpin BRICS. Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penolakannya terhadap kebijakan proteksionis tersebut.
"Kami tidak setuju dengan pernyataan presiden AS yang mengisyaratkan bahwa ia akan mengenakan tarif pada negara-negara BRICS," kata Modi saat menghadiri KTT BRICS 2025 di Brasilia.
Sementara itu, Indonesia, yang resmi bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi global yang adil dan setara.
Dalam KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan menegaskan pentingnya aliansi ini sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan daya saing nasional.
"Indonesia melihat BRICS sebagai peluang strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," ujar Prabowo dalam forum tertutup bersama para pemimpin BRICS.
Konsekuensi dan Arah Diplomasi Indonesia
Pengenaan tarif dari AS terhadap negara-negara BRICS dapat berdampak terhadap arus perdagangan ekspor Indonesia, terutama ke pasar AS. Namun, pemerintah diyakini akan terus mengupayakan jalur diplomasi dan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara BRICS lainnya.
Kebijakan Trump ini juga dinilai oleh pengamat sebagai sinyal persaingan ekonomi global yang semakin tajam, di mana negara-negara berkembang semakin mengambil posisi strategis dalam sistem keuangan internasional.*
(d/j006)
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan menerima kunjungan dari perwakilan Health Holding Company (HHC), perusahaan laya
Kesehatan
MANOKWARI Sebanyak 78 putra asli Papua (OAP) berhasil lolos seleksi sebagai calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD pada TA 2025.
Nasional
MEDAN Polemik mengenai status lahan perumahan Pacific Palace yang terletak di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal, kemb
Pemerintahan
MEDAN Polrestabes Medan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Medan Sunggal, tepatnya di Dusun 17, Sempat Arih, Sei Semayang
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Polemik mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan
Politik
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
TAPANULI TENGAH Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana sepersen pun dalam p
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M.SiACEH adalah anugerah geografis dan kultural yang luar biasa. Dikenal sebagai Serambi Mekkah, Aceh menyimpan peson
Opini
JAKARTA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menanggapi sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of under
Ekonomi