
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikBEIJING – Setelah bertahun-tahun bergelut dengan tekanan deflasi dan persaingan harga yang tidak sehat, Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping mulai menunjukkan perubahan arah kebijakan ekonomi secara signifikan.
Mengutip laporan Bloomberg, sinyal paling kuat kini datang dari Beijing yang berupaya mengendalikan perang harga di berbagai sektor strategis seperti baja, panel surya, dan kendaraan listrik (EV). Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap kelebihan kapasitas produksi dan tekanan global yang kian meningkat.
"Kalau dijalankan dengan tepat, ini bisa membantu perdagangan global, khususnya dalam meredakan ketegangan akibat kelebihan kapasitas produksi China yang membanjiri pasar dunia," ujar Wendy Liu, Kepala Strategi Ekuitas Asia dan China di JPMorgan Chase & Co.
Deflasi Terus Menekan, PPI Juni Turun 3,6%
Data terbaru menunjukkan indeks harga produsen (PPI) China turun sebesar 3,6% secara tahunan pada Juni 2025. Ini merupakan penurunan terdalam sejak Juli 2023, menambah kekhawatiran terhadap kelesuan ekonomi dan urgensi perubahan kebijakan.
Sikap Beijing mulai berubah secara terbuka. Dalam pertemuan badan ekonomi tertinggi Partai Komunis, pemerintah mengakui adanya dorongan investasi berlebihan dari pemerintah daerah dan sistem perpajakan yang mendorong produksi massal, bukan efisiensi.
Arah Baru: Kontrol Produksi dan Perang Harga
Kebijakan untuk mengakhiri "kompetisi tidak sehat" mulai diterapkan dengan pendekatan lebih terpusat. Pemerintah mulai menggelar pertemuan dengan industri, seperti sektor panel surya, dan mendorong inisiatif "anti-involution" sebagai bentuk perlawanan terhadap kompetisi ekstrem.
Sejumlah perusahaan bahkan mulai memangkas produksi, dengan harga baja dan kaca anjlok ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah Konkret: Pembayaran Tepat Waktu & Aturan Baru
Pemerintah juga meluncurkan platform pengaduan keterlambatan pembayaran supplier, dan mulai mewajibkan pembayaran dalam waktu maksimal 60 hari. Sejumlah produsen otomotif sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi aturan ini.
Menuju Reformasi Struktural dan Model Pertumbuhan Baru
China tengah mempertimbangkan pembaruan kebijakan "Made in 2025" untuk memperkuat sektor teknologi tinggi. Citigroup menyebut kemungkinan pengurangan kapasitas di sektor BUMN seperti baja, batubara, dan semen, serta penguatan standar lingkungan dan ketenagakerjaan di sektor swasta.
Langkah lainnya mencakup penghapusan insentif pajak ekspor dan pengurangan subsidi industri, sebagaimana dilakukan pada produk baterai dan aluminium akhir 2024.
Namun demikian, tantangan tetap besar. Permintaan domestik masih lemah, dan sebagian besar sektor terdampak seperti EV didominasi oleh swasta, yang lebih sulit dikendalikan pemerintah pusat.
"Nada kebijakan lebih tegas, niatnya lebih jelas. Tapi tanpa kebijakan konkret dan pelaksanaan jelas, hasilnya masih belum pasti," ujar tim ekonom Morgan Stanley yang dipimpin Robin Xing.
Keseimbangan Ekonomi dan Sosial Jadi Kunci
Kekhawatiran akan pengangguran massal membuat pemerintah daerah cenderung mempertahankan perusahaan yang tidak efisien. Reformasi sebelumnya (2016–2019) mengakibatkan pemangkasan 31% tenaga kerja di sektor berat. Untuk mengimbanginya, pemerintah mengalokasikan CNY 100 miliar untuk pelatihan dan penempatan ulang pekerja.
Langkah strategis ini juga diambil di tengah tekanan dari Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang mendorong relokasi manufaktur dari China.
Prospek ke Depan: Perlu Langkah Nyata, Bukan Hanya Wacana
Ekonom mendorong reformasi struktural, termasuk perubahan indikator keberhasilan pejabat daerah dari sekadar pertumbuhan PDB menjadi peningkatan konsumsi dan pendapatan masyarakat.
Spekulasi pertemuan tingkat tinggi untuk menyelamatkan sektor properti juga menambah optimisme pasar, terbukti dari lonjakan saham properti terbesar dalam sembilan bulan terakhir.
Kini, dunia menanti: apakah perubahan nada dari Beijing akan diikuti dengan kebijakan konkret dan terukur?*
(kp/j006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan