Anutin Charnvirakul, Arsitek Legalisasi Ganja yang Kini Jadi PM Thailand

THAILAND - Parlemen Thailand secara resmi memilih Anutin Charnvirakul sebagai Perdana Menteri baru pada Jumat (5/9/2025), mengakhiri ketidakpastian politik yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Anutin meraih 311 suara dalam pemungutan suara, mengalahkan lawannya dari Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, yang hanya memperoleh 152 suara dari total 490 suara. Sebanyak 27 anggota parlemen memilih abstain.

Dukungan Kuat & Agenda Politik

Anutin, pemimpin Partai Bhumjaithai, sebelumnya telah mengamankan dukungan dari 146 anggota partainya, ditambah aliansi dari blok politik lainnya. Termasuk di antaranya Partai Rakyat—blok parlemen terbesar—yang memberikan 143 suara dukungan dengan syarat bahwa parlemen akan dibubarkan dalam empat bulan untuk menggelar pemilu baru.

Usai terpilih, Anutin menyampaikan komitmennya untuk segera bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

"Saya akan bekerja sekeras mungkin, setiap hari, tanpa hari libur, karena waktu tidak banyak. Kita harus segera mengatasi masalah negara," ujar Anutin dalam pidato kemenangannya.

Dari Legalitas Ganja hingga Kritik Pandemi

Anutin Charnvirakul bukan sosok baru dalam politik Thailand. Pria berusia 58 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis pada 2022, meskipun kini kebijakan itu tengah ditinjau ulang.

Namun kariernya tidak lepas dari kontroversi, termasuk komentar soal pandemi Covid-19 yang sempat membuatnya jadi sasaran kritik publik.

Tumbangnya Dinasti Shinawatra

Terpilihnya Anutin menandai pukulan politik besar bagi dinasti Shinawatra, yang selama dua dekade terakhir mendominasi panggung politik Thailand. Tekanan hukum dan politik yang terus membayangi keluarga ini turut melemahkan pengaruh Partai Pheu Thai di parlemen.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kembali jadi sorotan setelah terbang ke Dubai menjelang voting. Meski mengaku untuk keperluan medis, banyak pihak menduga langkah tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang menanti. Mahkamah Agung Thailand dijadwalkan akan memberikan putusan pada Selasa mendatang terkait legalitas perawatan medis Thaksin yang berujung pada pembebasannya tahun lalu.

Pheu Thai Tetap Konsisten Berjuang

Meski gagal mengantarkan kandidatnya ke kursi perdana menteri, Partai Pheu Thai menyatakan akan terus memperjuangkan agenda mereka.

"Kami akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan bagi rakyat Thailand," demikian pernyataan resmi partai tersebut.*

(bs/j006)