Situasi Nepal Mulai Normal, Jam Malam Dicabut Usai Sushila Karki Jadi PM Perempuan Pertama

Kathmandu, Nepal – Situasi di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan sejumlah wilayah lainnya berangsur normal setelah beberapa hari dilanda kerusuhan dan ketegangan politik.

Pemerintah mencabut jam malam dan perintah pembatasan yang sebelumnya diberlakukan menyusul aksi protes besar-besaran yang dipicu oleh larangan media sosial dan dugaan korupsi.

Perkembangan ini terjadi sehari setelah Sushila Karki—mantan Ketua Mahkamah Agung—dilantik sebagai Perdana Menteri sementara, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal.

Baca Juga:

• Militer Nepal Tegaskan Komitmen Demokrasi, Gen Z Pimpin Perubahan Politik Pasca Pengunduran Diri PM Oli

Toko dan Jalanan Kembali Ramai

Pada Sabtu (13/9/2025), toko-toko, swalayan, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan telah dibuka kembali. Lalu lintas di sejumlah jalan utama di Kathmandu pun berangsur lancar, menunjukkan kembalinya aktivitas warga ke kondisi normal.

"Sudah tidak ada perintah pembatasan atau jam malam hari ini," ujar juru bicara Angkatan Darat Nepal, seperti dikutip dari NDTV.

Bersih-bersih Pascakerusuhan

Pemerintah meluncurkan gerakan bersih-bersih di berbagai lokasi penting, termasuk gedung pemerintahan yang sebelumnya dirusak dan dibakar oleh demonstran. Aksi ini merupakan bagian dari pemulihan pasca kerusuhan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, Angkatan Darat mengambil alih situasi keamanan setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa lalu. Pengunduran diri terjadi usai ratusan demonstran menerobos kantor perdana menteri, menuntut pertanggungjawaban atas 19 kematian dalam aksi brutal aparat saat demonstrasi hari Senin (8/9/2025).

"Gen Z" Pimpin Aksi Protes Nasional

Menurut data terbaru kepolisian Nepal, sebanyak 51 orang tewas, termasuk seorang warga negara India, dalam gelombang protes yang dipimpin oleh generasi muda (Gen Z). Aksi ini awalnya dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah yang melarang akses ke media sosial, serta isu korupsi dan ketidakadilan sosial.

Larangan terhadap media sosial akhirnya dicabut pada Senin malam, menyusul tekanan nasional dan internasional.

Sushila Karki Dipercaya Redam Krisis

Sushila Karki ditunjuk sebagai Perdana Menteri interim untuk mengawal transisi politik dan mempersiapkan pemilu nasional baru. Penunjukan Karki dinilai sebagai langkah positif dalam meredakan kemarahan publik dan mengembalikan stabilitas di negara Himalaya tersebut.

Sebagai sosok berpengalaman di bidang hukum, publik berharap Karki mampu memimpin Nepal keluar dari krisis dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.*

(sp/j006)